Pemanfaatan strategis tanah wakaf untuk pelayanan perkotaan menunjukkan potensi yang signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur perkotaan sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan kerangka tata kelola. Penelitian ini mengeksplorasi dimensi regulasi dan administrasi tanah wakaf serta kelayakannya untuk mendukung pemenuhan standar pelayanan minimal di kawasan perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran yang mencakup analisis regulasi, data tanah wakaf, dan wawancara dengan pemangku kepentingan, penelitian ini mengidentifikasi enam tipologi tanah wakaf di Jakarta berdasarkan status pencatatan, sertifikasi, dan tingkat spesifik atau tidaknya peruntukan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf dengan peruntukan yang tidak spesifik dalam AIW memberikan fleksibilitas yang lebih besar untuk penyediaan pelayanan perkotaan, terutama jika selaras dengan mandat rencana tata ruang. Sebaliknya, tanah dengan peruntukan spesifik untuk keperluan keagamaan (misalnya, masjid atau makam) hanya dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain melalui proses penggantian tanah wakaf (ruislag) yang sesuai dengan peraturan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan perencana pelayanan perkotaan dalam proses ikrar wakaf untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko sengketa di masa depan, tetapi juga meningkatkan nilai manfaat sosial-ekonomi tanah wakaf. Selain itu, penguatan kerangka regulasi dan proses administrasi, seperti pencatatan dan sertifikasi tanah wakaf, menjadi langkah strategis dalam mencapai pemanfaatan tanah wakaf yang optimal dan berkelanjutan.

---

The strategic utilization of wakaf land for urban services demonstrates significant potential, particularly in addressing urban infrastructure needs while adhering to Sharia principles and governance frameworks. This study explores the regulatory and administrative dimensions of wakaf land and its feasibility for providing minimum service standards in urban settings. Using a mixed-method approach comprising regulatory analysis, data on wakaf land, and stakeholder interviews, the research identifies six typologies of wakaf land in Jakarta, based on their registration status, certification, and specificity of designation. The findings indicate that wakaf land with non-specific designations in its Wakaf Pledge Deed (Akta Ikrar Wakaf, AIW) offers greater flexibility for urban service provision, particularly when aligned with spatial planning mandates. Conversely, land with specific religious designations (e.g., mosques or cemeteries) can only be repurposed through regulatory-compliant land exchange processes (ruislag). This study highlights the importance of involving the Indonesian Wakaf Board (BWI) and urban service planners in the wakaf pledge process to ensure alignment with urban spatial plans. Such an approach reduces the risk of future disputes and enhances the socio-economic utility of wakaf land. Additionally, strengthening regulatory frameworks and administrative processes, such as land registration and certification, is critical to achieving sustainable and optimized utilization of wakaf land.