Penelitian ini bertujuan mengontraskan pembangunan tembok/pagar pembatas Uni Eropa dengan prinsip borderless yang diterapkan oleh Uni Eropa. Prinsip ini menjadi simbol keterbukaan dan mobilitas bebas bagi negara Uni Eropa, serta menjadi pilar integrasi dalam menciptakan identitas kolektif tanpa sekat. Untuk menyukseskan pembangunan tembok/pagar pembatas, negara anggota menggunakan beberapa strategi seperti penggunaan retorika ancaman, media juga memainkan peran penting untuk melegitimasi kebijakan proteksionis terkait pembangunan tembok/pagar pembatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Sebagai alat analisa penelitian ini menggunakan Teori Sekuritisasi, Teori Geopolitik Kritis serta konsep tentang People, States And Fears. Penelitian ini mengambil data dari tahun 2014 sejak peningkatan jumlah total tembok/pagar pembatas di Uni Eropa yang berasal dari Kebijakan Uni Eropa, dokumen resmi dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong pembangunan tembok dan pagar pembatas, yaitu krisis migrasi massal, ancaman terorisme, dinamika politik domestik dan kebangkitan populisme, serta ketegangan geopolitik dengan Rusia dan Belarus. Proses negosiasi pembangunan tembok melibatkan dilema antara kepentingan nasional untuk menjaga keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip kebebasan bergerak serta hak asasi manusia yang dijunjung oleh Uni Eropa. Ketegangan antara negara anggota dan lembaga Uni Eropa seperti Komisi Eropa mencerminkan tantangan dalam mempertahankan solidaritas dan kohesi kawasan. Penelitian ini menyarankan agar Uni Eropa mengadopsi kebijakan keamanan yang lebih holistik dengan menekankan pada penyelesaian akar masalah migrasi, meningkatkan kerja sama antarnegara anggota, dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Evaluasi berkala terhadap efektivitas pembangunan tembok dan peningkatan solusi diplomatik dengan negara asal migran juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan nilai nilai fundamental Uni Eropa

---

This research aims to contrast the construction of the European Union's border wall/fence with the borderless principle implemented by the European Union. This principle is a symbol of openness and free mobility for European Union countries, as well as a pillar of integration in creating a collective identity without divisions. To make the construction of the wall/border fence a success, member countries use several strategies such as the use of threatening rhetoric, the media also plays an important role in legitimizing protectionist policies regarding the construction of the wall/border fence. This research uses an exploratory qualitative research method with a critical approach. As an analytical tool, this research uses Securitization Theory, Critical Geopolitical Theory and the Concepts Of Poeple, States And Fear. This research takes data from 2014 since the increase in the total number of walls/border fences in the European Union which comes from European Union Policy, official documents and previous research. The research results show that there are four main factors that encourage the construction of walls and fences, namely the mass migration crisis, the threat of terrorism, domestic political dynamics and the rise of populism, as well as geopolitical tensions with Russia and Belarus. The negotiation process for building a wall involves a dilemma between national interests to maintain security and compliance with the principles of freedom of movement and human rights upheld by the European Union. Tensions between member states and EU institutions such as the European Commission reflect the challenges in maintaining regional solidarity and cohesion. This research suggests that the European Union adopt a more holistic security policy by emphasizing solving the root causes of migration, increasing cooperation between member states, and upholding human rights principles. Regular evaluation of the effectiveness of wall construction and improving diplomatic solutions with migrants' countries of origin are also necessary to maintain a balance between security and the fundamental values of the European Union.