Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan pencegahan penghindaran pajak atas potensi penyalahgunaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Struktur penerimaan negara yang di dominasi oleh Penerimaan Pajak khususnya pajak Penghasilan yang menggunakan sistem self-assessment telah memberi peluang penghindaran pajak, termasuk melalui manipulasi status UMK untuk menikmati tarif PPh Final. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis celah hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan PPh Final bertujuan mendukung UMK, terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang tidak berhak sehingga menyebabkan kerugian penerimaan negara dan ketidakadilan sistem perpajakan. Dalam rangka mencegah hal ini, diperlukan pengaturan tambahan yang memperkuat mekanisme pengawasan dan menutup celah hukum. Penelitian ini merekomendasikan penerapan prinsip keadilan distributif, kepastian hukum, dan kesejahteraan untuk merancang kebijakan perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan pentingnya Pengawasan, Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Pph Final serta pembentukan instrumen hukum yang efektif untuk memastikan tarif PPh Final hanya dimanfaatkan oleh UMK yang berhak, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui Perluasan Konsep Hubungan Istimewa dan Penerapan Pembukuan Keuangan bagi seluruh Wajib Pajak.

---

This study examines the urgency of regulating tax avoidance prevention in response to the potential misuse of Final Income Tax (PPh) rates for Micro and Small Enterprises (MSEs). The structure of state revenue, dominated by Tax Revenue, particularly Income Tax using a self-assessment system, has created opportunities for tax avoidance, including through the manipulation of MSE status to benefit from Final Income Tax rates. This research employs a doctrinal approach to analyze existing legal loopholes. The findings reveal that while the Final Income Tax policy aims to support MSEs, there are legal loopholes that can be exploited by ineligible taxpayers, leading to revenue loss for the state and injustices within the tax system. To prevent this, additional regulations are needed to strengthen oversight mechanisms and close legal loopholes. This study recommends the application of distributive justice principles, legal certainty, and welfare in designing equitable and sustainable tax policies. It highlights the importance of enhanced supervision, education, and socialization of the Final Income Tax policy, as well as the development of effective legal instruments to ensure that Final Income Tax rates are exclusively utilized by eligible MSEs. These efforts aim to improve tax compliance and optimize state revenue through the expansion of the concept of Special Relationships and the implementation of financial bookkeeping for all taxpayers.