Pencucian uang merupakan proses kompleks yang digunakan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumbernya agar terlihat sah. Korporasi berbadan hukum sering disalahgunakan sebagai media pencucian uang, Rekomendasi FATF menghendaki setiap Negara dapat mengambil tindakan untuk mencegah korporasi agar tidak disalahgunakan untuk pencucian uang. Identifikasi pemilik manfaat pada korporasi merupakan proses yang holistik, pemenuhanan kerangka regulasi dalam transparansi pemilik manfaat akan memperoleh informasi pemilik manfaat yang bermanfaat dalam penanganan perkara pencucian uang yang memanfaatkan korporasi sebagai medianya sehingga dapat mengidentifikasi pelaku pencucian uang. Tesis ini menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan metode analsis data kualitatif analisis konseptual dan komparatif, yang didukung melalui studi pustaka serta wawancara. Tesis ini menganalisis bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk memenuhi transparansi kepemilikan manfaat badan hukum guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media pencucian uang, sesuai Rekomendasi 24 FATF dan Immediate Outcome 5. Upaya ini mencakup penilaian risiko terhadap berbagai jenis badan hukum, pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif, serta penyediaan informasi pemilik manfaat bagi otoritas terkait untuk mendukung penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pelaku pencucian uang sering memanfaatkan badan hukum dengan struktur kepemilikan berlapis, seperti nominee, perusahaan cangkang, atau special purpose vehicles, untuk menyamarkan identitas pemilik manfaat sebenarnya. Identifikasi pemilik manfaat dapat dilakukan melalui dua klasifikasi: pertama, mereka yang berada dalam struktur badan hukum dengan memanfaatkan informasi pengendali akhir berdasarkan regulasi atau berdasarkan proses bisnis korporasi; kedua, mereka yang berada di luar struktur korporasi, yang diidentifikasi menggunakan pendekatan follow the money dan tipologi pencucian uang berdasarkan interkoneksinya.

---

Money laundering is a complex process used by criminals to hide or disguise its sources to appear legitimate. Legal person are often misused as a medium for money laundering. FATF recommendations require every country to take measures to prevent legal person from being exploited for money laundering purposes. Identifying beneficial owners within legal person is a holistic process, and fulfilling the regulatory framework for transparency of beneficial ownership will provide crucial information for handling money laundering cases involving corporations as the medium, thereby enabling the identification of money laundering perpetrators. This thesis employs a doctrinal research method, using qualitative data analysis, conceptual, and comparative analysis, supported by literature review and interviews. It analyzes that the Indonesian government has taken significant steps to enhance transparency in beneficial ownership of legal person to prevent their misuse as a medium for money laundering, in line with FATF Recommendation 24 and Immediate Outcome 5. These efforts include risk assessments for various types of legal entities, developing a comprehensive regulatory framework, and providing beneficial ownership information to relevant authorities to support law enforcement and prevent money laundering crimes. Money launderers often exploit legal entities with layered ownership structures, such as nominees, shell companies, or special purpose vehicles, to obscure the true identity of beneficial owners. Identifying beneficial owners can be conducted through two classifications: first, those within the corporate structure, by utilizing ultimate control information based on regulations or corporate business processes; and second, those outside the corporate structure, identified using the follow-the-money approach and money laundering typology based on interconnections.