Penelitian ini mengenai penerapan asas akuntabilitas didalam kegiatan usaha Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan penyertaan modal daerah. Sesuai dengan penerapan asas akuntabilitas yang dimaksud didalam Bagian Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Investasi Pemerintah mengatakan bahwa penerapan asas akuntabilitas didalam pengelolaan penyertaan modal daerah diartikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan Pemerintah untuk diinvestasikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan pada masyarakat. Penyertaan modal daerah ini haruslah tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. namun yang terjadi di beberapa daerah dalam mengelola penyertaan modal ini ada yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. salah satunya adalah tentang adanya beberapa daerah yang tidak menggunakan jasa Penasehat Investasi pada tahapan perencanaan pengelolaan penyertaan modal daerah. Penasehat Investasi ini memiliki manfaat untuk memberikan portofolio dan analisis resiko terkait rencana penyertaan modal daerah yang akan dilaksanakan. Akibatnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Daerah belum memberikan return of investment kepada pertambahan pendapatan asli daerahnya. salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menerapkan tata kelola usaha yang baik dengan aturan yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance, serta melaksanakan pengelolaan penyertaan modal daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, agar tujuan dari penyertaan modal daerah tercapai. Maka dari itu diperlukannya kepastian hukum agar pengelolaan penyertaan modal daerah dapat dievaluasi secara profesional.

---

This study examines the application of the principle of accountability in the business activities of the Regional Government in managing regional capital participation. In accordance with the application of the principle of accountability referred to in the General Explanation Section of Government Regulation Number 1 of 2008 concerning Government Investment, it states that the application of the principle of accountability in management of capital participation investment means that every rupiah issued by the Government to be invested must be accounted for explained to the public. And of course regional capital participation must be subject to applicable laws and regulations. However, what happend in several regions in managing this capital participation was that some of its implementation was not in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Home Affairs concerning Guidelines for Managing Regional Government Investment. One of them is that several regions do not use the services of Investment Advisors at the planning stage of regional capital participation management. This Invesment Advisor has the benefit of providing a portofolio and risk analysis related to the regional capital participation plan that will be implemented. As a result, the Regional-Owned Enterprises (BUMD) established by the Regional Government have not provided a return of investment to increase in their original regional income. One of the efforts that must be made by the Regional Government is to implement good business governance in accordance with applicable regulations and the principles of Good Corporate Governance, as well as implementing regional capital participation management in accordance with existing laws and regulations, so that the purpose of regional capital participation to advance regional development is achieved. Therefore, legal certainty is needed so that the management of regional capital participation can be evaluated professionally.