Konflik kepentingan oleh pemegang saham mayoritas merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pemegang saham mayoritas dapat mengejar tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan yang yang efektif terkait dengan konflik kepentingan menurut hukum perusahaan dan hukum pasar modal serta mengkaji urgensi rekonstruksi pengaturan dalam mereduksi konflik kepentingan di lingkup perseroan terbatas khususnya Bank. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu solusi ideal dalam menjalankan sebuah perseroan terbatas adalah dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Hak suara pada RUPST akan dihapuskan dalam transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemegang saham mayoritas. Kerangka peraturan yang komprehensif diperlukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. penting untuk menyadari bahwa rekonstruksi pengaturan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator dan manajemen bank semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat, investor, dan nasabah juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham atau konsumen.

---

Conflict of interest by majority shareholders is one of the important issues in corporate governance that can have a negative impact on both the company itself and minority shareholders. Majority shareholders have significant control over corporate policy and strategic decision-making, which allows them to influence the direction of the company in accordance with their interests. However, in some cases, majority shareholders may pursue goals that are not in line with the interests of minority shareholders or even sacrifice the interests of the company for their personal or group benefits. This study aims to analyze effective corporate governance related to conflicts of interest according to corporate law and capital market law and examine the urgency of regulatory reconstruction in reducing conflicts of interest in the scope of limited liability companies, especially banks. This research is a doctrinal legal research method that uses secondary data as a data source. The results of this study show that one of the ideal solutions in running a limited liability company is to implement Good Corporate Governance (GCG). Parties who have special relationships are prohibited from voting in decisions that affect their personal interests. Voting rights at the AGM will be waived in transactions with related parties, such as majority shareholders. A comprehensive regulatory framework is necessary to uphold good corporate governance. It is important to realize that this regulatory reconstruction is not only the responsibility of regulators and bank management alone, but also part of a collective effort to strengthen a healthy and sustainable financial ecosystem. The public, investors, and customers should also be given a deeper understanding of good corporate governance and their rights as shareholders or consumers.