Penelitian ini menguji relevansi Pecking Order Theory (POT) dalam struktur modal perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama periode 2018-2022. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada batasan syariah yang membatasi pembiayaan perusahaan, seperti rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dan pendapatan tidak halal lainnya terhadap total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak boleh melebihi 10%. Penelitian menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan yang dianalisis melalui metode regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa likuiditas, tangibilitas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif signifikan dengan leverage. Selain itu, metode 2-Stage Least Square (2SLS) digunakan untuk mengatasi endogenitas pada variabel non-debt tax shield. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa Pecking Order Theory relevan dalam konteks pada perusahaan yang terdaftar pada indeks saham syariah Indonesia dengan mempertimbangkan batasan syariah yang berlaku.

---

This study examines the relevance of the Pecking Order Theory (POT) in the capital structure of non-financial companies listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) during the 2018-2022 period. The background of this research is based on sharia restrictions that limit corporate financing, such as the maximum ratio of interest-based debt at 45% and non-halal income to total business income and other income not exceeding 10%. The study utilizes secondary data from corporate financial statements, analyzed using panel data regression methods. The results indicate that liquidity, tangibility, profitability, and firm size have a significant negative relationship with leverage. Additionally, the 2-Stage Least Square (2SLS) method was employed to address endogeneity in the non-debt tax shield variable. This research provides empirical evidence that the Pecking Order Theory is relevant in the context of companies listed on the Indonesia Sharia Stock Index, taking into account the prevailing sharia restrictions.