Legitimate expectation sebagai suatu konsep pertama kali diperkenalkan pada kasus hukum administrasi. Pada hakikatnya legitimate expectation merupakan bentuk akan pengharapan yang muncul dari janji-janji yang diberikan oleh pejabat pemerintah maupun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Dalam konteks perdagangan di WTO, legitimate expectation menciptakan ekspektasi bahwa Negara Anggota WTO akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian di WTO dan juga berdasarkan preseden pada kasus-kasus terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa: a.) penggunaan legitimate expectation sebagai dasar hukum dapat ditemukan pada sengketa dagang WTO; b.) secara umum doktrin legitimate expectation dapat digunakan pada kasus apapun selama memang ada ekspektasi yang sah yang mendasarinya, namun legitimate expectation tidak dapat digunakan ketika ada amandemen regulasi oleh suatu negara

---

The concept of legitimate expectation was firstly introduced in an administrative law case. In essence legitimate expectation is a hope, expectancy, which arises from promises or commitments given by the government nor it comes from the past practices or habits. In the matter of trade specifically in WTO, legitimate expectation creates expectations that WTO Member States will carry out or implement policies in accordance with the provisions as stipulated in the WTO Agreements, as well as according to the precedents of the past cases. This research found that: a.) the use of legitimate expectation as legal basis can be found in trade disputes under WTO; b.) legitimate expectation in general can be used in any cases provided that there is a valid expectancy in it, but it cannot be used when there is an amendment or new law enforced by a Country.