Suatu akta harus dibuat berdasarkan fakta yang sebenarnya. Namun, dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel ini akta dibuat dengan berdasarkan dokumen palsu dari para penghadap. Sehingga perlu dikaji mengenai permasalahan ini, dengan pembahasan yaitu akibat hukum terhadap akta, tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta akibat dokumen palsu yang diberikan oleh para penghadap, serta perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan melakukan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap akta PPJB pada kasus ini menjadi batal demi hukum karena terdapat unsur penipuan pada dokumen yang dilakukan para penghadap untuk membuat akta PPJB, dan akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian objektif maupun subjektif yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris yang membuat akta PPJB tersebut tidak dapat dituntut tanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana karena tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan, serta dalam pembuatan akta PPJB telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta dan memenuhi syarat verlidjen. Pembeli yang beritikad baik pada kasus ini harus mendapatkan perlindungan hukum secara represif, yang dapat dilakukan dengan cara diberikan ganti rugi oleh penjual palsu atas uang yang telah dibayarkan pada proses jual beli, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan secara perdata atas perbuatan melawan hukum, serta secara pidana atas tindakan penipuan dokumen yang dilakukan penjual palsu untuk mendapatkan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang akan ditetapkan oleh hakim.

---

A deed must be made based on actual facts. However, in the case of the South Jakarta District Court Decision Number 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, this deed was made based on flase documents from the petitioners. Therefore, it is necessary to examine this issue, with discussions on the legal consequences of the deed, the Notary’s responbility for the creation of the deed due to the false documents provided by the parties, and the legal protection for the good-faith buyer in the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) deed by conducting a case study on the South Jakarta District Court Decision Number 782/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel. To address the issue, a doctrinal research method with an explanatory research type was used. The research results show that the legal consequence of the PPJB deed in this case is null and void by law because there are elements of fraud in the documents made by the parties to create the PPJB deed, and the deed does not meet the objective or subjective valid contract requirements as regulated in Article 1320 of the Civil Code. The Notary who made the PPJB deed cannot be held administratively, civilly, or criminally liable because there is No. evidence of a violation of any regulation, and the creatin of the PPJB deed has followed the deed- making procedures, and meet the requirements for validation. A good-faith buyer in this case must receive legal protection in a repressive manner, which can be done by being compensated by the fake seller for the money paid during the transaction, being able to file a civil lawsuit agints the unlawful act in court, and a criminal lawsuit for the document fraud committde by the fake seller to obtain compensation for both material and immaterial damages as determined by the judge.