Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran proses pembuatan akta jaminan fidusia, potensi adanya cacat formil, serta akibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran tersebut dalam konteks pendaftaran secara sentralisasi oleh Kantor Hukum ABC & Partners (ABC-P). Penelitian ini menggunakan contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 399/PDT/2020/PT.BDG sebagai objek kajian, yang mencakup analisis mengenai kewajiban hukum dalam pembuatan akta jaminan fidusia serta prosedur pendaftarannya. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menelusuri proses pembuatan akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kantor Hukum ABC-P, mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi, dan mengevaluasi dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kantor Hukum ABC-P telah mengikuti prosedur pendaftaran secara sentralisasi yang ditetapkan, terdapat sejumlah pelanggaran administratif dalam hal kelengkapan dokumen yang mempengaruhi keabsahan akta jaminan fidusia tersebut. Pelanggaran ini berdampak pada hak-hak pihak kreditur dan debitur, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa serta eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar prosedur pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftarannya dilakukan lebih teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari pelanggaran hukum dan akibat hukum yang dapat merugikan pihak terkait. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran administratif dalam proses pendaftaran jaminan fidusia diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang perjanjian jaminan.

---

This study aims to analyze violations in the process of creating a fiduciary guarantee deed, as well as the legal consequences arising from these violations in the context of centralized registration by ABC & Partners Law Firm (ABC-P). The study uses example Case Decision of the Bandung High Court No. 399/PDT/2020/PT.BDG as a case study, focusing on the legal obligations involved in the creation of fiduciary guarantee deeds and the registration procedure under Indonesian law. Using a normative-empirical approach, this research traces the process of creating the fiduciary guarantee deed by ABC-P, identifies potential violations, and evaluates the legal impacts on the parties involved. The findings indicate that although ABC-P followed the centralized registration procedure as mandated, there were several administrative violations in the completeness of documents, affecting the validity of the fiduciary guarantee deed. These violations have consequences for the rights of both the creditor and debtor, particularly in dispute resolution and the execution of fiduciary guarantees. This research provides recommendations for more careful and compliant procedures in creating fiduciary guarantee deeds and their registration, to avoid legal violations and consequences that may harm the parties involved. A stricter enforcement of administrative violations in the fiduciary registration process is expected to enhance legal certainty in the field of collateral agreements.