Tesis ini meneliti mengenai pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UUPKH). Dalam pengelolaan keuangan haji, BPKH dapat melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji pada instrumen investasi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah (i) bagaimana pengaturan pengelolaan keuangan haji di Indonesia; (ii) bagaimana perkembangan pengelolaan keuangan haji di Indonesia; dan (iii) bagaimana bentuk pelindungan hukum jemaah haji atas hasil investasi pengelolaan keuangan haji di Indonesia dikaitkan dengan tujuan pelindungan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pengelolaan keuangan haji di Indonesia dapat ditinjau dari aspek kelembagaan, mekanisme pengelolaan keuangan haji, instrumen investasi, penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan penggunaan nilai manfaat. Terdapat disharmoni pengaturan pengelolaan keuangan haji dalam UUPKH dan UUPIHU terkait dengan definisi BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kemudian dalam perkembangan pengelolaan keuangan haji di Indonesia terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi yaitu adanya kebutuhan pengembangan dana haji, fluktuasi nilai tukar mata uang, manajemen risiko, serta Saudi Vision 2030. Penelitian tesis ini menyimpulkan bahwa belum terdapat pelindungan hukum terhadap jemaah haji dalam pengelolaan keuangan haji ditinjau dari aspek kepastian hukum sebab belum adanya regulasi mengenai pembagian nilai manfaat secara proporsional bagi jemaah haji masa tunggu dan jemaah haji yang akan berangkat. Selain itu, pelindungan hukum jemaah haji juga belum terpenuhi apabila meninjau dari aspek keadilan sebab nilai manfaat seluruh jemaah digunakan untuk mensubsidi jemaah haji yang akan berangkat. Dalam aspek kemanfaatan, pengelolaan keuangan haji melalui investasi dinilai belum memberikan imbal hasil yang optimal sebab masih mengandalkan investasi pada surat berharga dibandingkan investasi langsung.

---

This thesis analyze the management of Hajj funds conducted by the Hajj Fund Management Agency (BPKH) as mandated by Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management (UUPKH). In managing hajj funds, BPKH is authorized to allocate and/or invest hajj funds in investment instruments as regulated by Government Regulation Number 5 of 2018 on Implementation of Law Number 34 of 2014 on Hajj Fund Management. The issues addressed in this study are: (i) how hajj fund management regulations are structured in Indonesia; (ii) how the development of hajj fund management in Indonesia has evolved; and (iii) what legal protection is provided to hajj pilgrims regarding the investment outcomes of hajj fund management in Indonesia, in relation to the objectives of legal protection, legal certainty, justice, and utility. The method used in this research is doctrinal legal research. The findings reveal that the regulation of hajj fund management in Indonesia can be analyzed through institutional frameworks, hajj fund management mechanisms, investment instruments, the determination of Hajj Pilgrimage Costs (BPIH), and the use of value benefits. However, there is disharmony regulatory between UUPKH and the Law on the Implementation of Hajj and Umrah (UUPIHU) regarding the definitions of BPIH and Hajj Travel Costs (Bipih). In terms of the development of hajj financial management in Indonesia, four factors influence its progress: the need for hajj fund development, currency exchange rate fluctuations, risk management, and Saudi Vision 2030. This thesis concludes that there is still no adequate legal protection for hajj pilgrims in managing hajj funds from the perspective of legal certainty, as there are no regulations regarding the proportional distribution of value benefits between waiting-list pilgrims and departing pilgrims. Additionally, legal protection for hajj pilgrims is not fulfilled from the perspective of justice, as the value benefits from all pilgrims are used to subsidize those departing. From the perspective of utility, hajj financial management through investment has not yet provided optimal returns, as it primarily relies on investments in securities rather than direct investments.