Tesis ini membahas mengenai potensi penyelenggaraan lelang negara berbasis platform e-commerce sebagai alternatif penyelenggaraan serta pertanggungjawaban Institusi Penyelenggara Lelang Negara terhadap alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan analitis yang mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis regulasi terkait pelaksanaan lelang, penyelenggaraan sistem elektonik dan keuangan negara. Penelitian ini juga mengadopsi best practices dari eBay dalam rangka menjadikan lelang negara menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan aset negara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa adopsi model C2C seperti yang diterapkan eBay dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan partisipasi dalam lelang negara. Implikasinya adalah memberikan ruang bagi unit pada K/L/BUMN/Perbankan hingga swasta untuk melelang barang secara mandiri sesuai dengan kewenangannya sepanjang barang tersebut bukan barang tidak bergerak/properti yang memerlukan akta balik nama. Tanggung jawab pelaksanaan lelang tersebut dibagi secara proporsional atau tanggung renteng kepada pengguna sistem. DJKN Kementerian Keuangan sebagai Institusi penyelenggaraan lelang negara bertanggungjawab penuh atas pengadaan, pemeliharaan, dan penyelenggaraan platform e-commerce namun tanggung jawab terhadap pelaksanaan lelang mengedepankan prinsip tanggung jawab pribadi pejabat, baik Pejabat Lelang maupun Pelaksana Lelang pada Unit di K/L/BUMN/Perbankan, dll. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada setiap pihak yang terlibat termasuk pengguna lelang, alternatif penyelenggaraan lelang negara melalui platform e-commerce harus disertai dengan penyediaan instrumen hukum yang memadai. Regulasi penyelenggaraan sistem elektronik dapat menjadi acuan, namun perlu berbagai penyesuaian khusus untuk mengakomodasi karakteristik dari lelang negara dengan memperhatikan berbagai aspek keuangan negara.

---

This thesis anaylizes the potential for organizing state auctions based on e-commerce platforms as an alternative implementation and the responsibility of the State Auction Organizing Institution for this alternative. This research is doctrinal research with an analytical approach that collects, identifies, and analyzes regulations related to the implementation of auctions, the implementation of electronic systems, and state finances. This research also adopts best practices from eBay in order to make state auctions a strategic instrument in managing state assets while encouraging national economic growth. The results show that the adoption of the C2C model as applied by eBay can increase efficiency, transparency, and participation in state auctions. The implication is to provide space for units in K/L/State-Owned Enterprises/Banks to the private sector to auction goods independently in accordance with their authority as long as the goods are not immovable goods/property that requires a title deed. The responsibility for implementing the auction is shared proportionally or jointly among system users. The Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, as the institution for organizing state auctions, is fully responsible for the procurement, maintenance, and implementation of the e-commerce platform, but the responsibility for the implementation of the auction puts forward the principle of personal responsibility of officials, both auction officers and auction executors in units in K/L/BUMN/banking, etc. In order to provide legal protection to all parties involved, including auction users, alternatives to organizing state auctions through e-commerce platforms must be accompanied by the provision of adequate legal instruments. Regulations on the implementation of electronic systems can be a reference, but various special adjustments are needed to accommodate the characteristics of state auctions by taking into account various aspects of state finances.