Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta autentik wajib tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah yang merupakan produk perbankan syariah juga harus memerhatikan prinsip-prinsip syariah. Pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan dalam pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah oleh Notaris sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa yang dapat merugikan para pihak. Salah satunya pada pembuatan Akta Akad Pembiayaan Murabahah yang melibatkan pihak Nasabah dan Bank Syariah. Akta tersebut dibuat tanpa diketahui oleh Nasabah dan Nasabah merasa tidak pernah menyetujui isi dan menandatangani akta tersebut di hadapan Notaris. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris atas Akta Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan jenis data sekunder berupa dokumen dan wawancara sehingga mendapatkan hasil penelitian mengenai akibat hukum dari Akta Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat tanpa memenuhi ketentuan hukum positif dan hukum Islam melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga bertentangan dengan tujuan hukum mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Notaris bertanggung jawab secara administratif dan perdata. Secara administratif, Notaris dapat dikenai sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris. Secara Perdata, Notaris dapat dituntut penggantian biaya, rugi, dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan.

---

Notaries as public officials who have the authority to make authentic deeds must comply with the applicable laws and regulations, especially in making the Murabahah Financing Agreement Deed which is a sharia banking product must also pay attention to sharia principles. In reality, there are still irregularities in the preparation of the Murabahah Financing Contract Deed by the Notary, resulting in disputes that can be detrimental to the parties. One of them is in the preparation of the Murabahah Financing Contract Deed involving the Customer and the Sharia Bank. The deed was made without the Customer's knowledge and the Customer felt that he never agreed to the contents and signed the deed in front of the Notary. This study discusses the legal consequences and responsibilities of Notaries for the Murabahah Financing Contract Deed that is made without fulfilling the provisions of positive law and Islamic law. This study uses a doctrinal research method with secondary data types in the form of documents and interviews so as to obtain research results regarding the legal consequences of the Murabahah Financing Contract Deed which is made without fulfilling positive legal provisions and Islamic law violates the provisions of the law and is also contrary to the purpose of the law, resulting in the deed being null and void. Notaries are administratively and civilly responsible. Administratively, Notaries can be subject to position sanctions by the Notary Supervisory Council. Civilly, Notaries can be sued for reimbursement of costs, losses, and interest by parties who feel aggrieved.