Tulisan ini menganalisis bagaimana diperbolehkannya penjaminan ulang terhadap objek jaminan fidusia dapat memberikan kemanfaatan hukum. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Rezim pengaturan jaminan fidusia saat ini yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memungkinkan dilakukannya fidusia ulang terhadap objek jaminan yang sama, namun memungkinkan dibebankannya jaminan gadai terhadap benda yang sebelumnya telah dibebankan dengan jaminan fidusia, dengan syarat telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi pelaksanaan jaminan fidusia saat ini masih sangat memungkinkan terjadinya penjaminan ulang terhadap objek jaminan fidusia yang sama, yang mana hal tersebut berpotensi merugikan pihak yang beritikad baik. Selain itu, terdapat alasan lain yang membuat pengaturan pembatasan penjaminan ulang terhadap objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak telah mengatur dimungkinkannya penjaminan ulang terhadap objek jaminan benda bergerak. Oleh karena itu, disarankan dalam pengaturan penjaminan ulang terhadap objek jaminan benda bergerak dapat merujuk pada pedoman praktik terbaik internasional, serta peraturan di negara lain yang juga telah menerapkan hal yang sama, agar dapat memberikan manfaat yang sebesarnya bagi masyarakat.

---

This paper examines the legal benefits that can be derived from the permissibility of re-guaranteeing fiducia security objects. This work employs a doctrinal research methodology. The existing fiducia security regulatory framework established by Law Number 42 of 1999 on Fiducia Security prohibits re-fiduciary on the same collateral object. However, it permits the imposition of a pledge on an object previously encumbered by a fiducia security, contingent upon obtaining prior written consent from the Fiducia Recipient. The study's findings indicate that the current conditions for the implementation of fiducia security still make it highly probable for the re-guaranteeing of the same fiducia security object, thereby disadvantaging well-intentioned parties. Furthermore, there are further considerations indicating that the regulation of restrictions on the re-guaranteeing of fiducia security objects does not align with the evolving legal needs of society. The Academic Manuscript of the Draft Law on Movable Asset Collateral has established the feasibility of re-guaranteeing movable collateral objects. Consequently, it is advisable that the regulation of re-guaranteeing movable collateral objects incorporates international best practice guidelines and the regulations of other countries that have similarly implemented such measures, to maximize community benefit.