Perjanjian multilateral dibawah naungan WTO yakni Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) telah disepakati ditahun 2022. Perjanjian ini melarang negara-negara untuk memberikan subsidi terhadap kegiatan perikanan yang berbahaya. Meskipun memiliki konsep single undertaking, Perjanjian WTO tetap mewajibkan anggotanya secara resmi menerima protokol AFS dengan menyerahkan instrumen penerimaan. Sebagai salah satu negara maritim terbesar didunia, Indonesia menjadikan nelayan kecil sebagai aktor utama industri perikanan dengan ketergantungan subsidi dari pemerintah. Penelitian ini ditulis untuk mencari tau mengenai kepentingan keanggotaan Indonesia dalam memberikan instrumen penerimaannya terhadap keberlakuan AFS berdasarkan kemampuan industri perikanan dan lingkungan maritim nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan teori distributive of justice sebagai kerangka teori penelitian.

---

The multilateral agreement under the WTO, namely the Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), was agreed in 2022. This agreement prohibits countries from providing subsidies for dangerous fishing activities. Despite having a single undertaking concept, the WTO Agreement still requires its members to officially accept the AFS protocol by submitting a Letter of acceptance. As one of the largest maritime countries in the world, Indonesia makes small fishermen the main actors in the fishing industry with a dependence on subsidies from the government. This study was written to find out about the interests of Indonesia's membership in providing its acceptance instrument for the validity of the AFS based on the capabilities of the Indonesian national fishing industry and maritime environment. The research method used is the doctrinal research method with the theory of distributive justice as the theoretical framework for the research.