Pesatnya pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bogor membuat keperluan akan lahan tanah untuk pelebaran maupun pembuatan jalan meningkat. Namun kondisi ini tidak diikuti dengan ketersediaan aturan terkait petunjuk pelaksanaan pengadaan tanah yang mendasarinya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor yang melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan metode secara langsung yaitu dengan cara kesepakatan antar kedua belah pihak melalui pelepasan hak merasakan dampak dari ketidaktersediannya aturan itu. Dalam pelaksanaannya, instansi tersebut mendapat kendala berupa belum adanya peraturan mengenai mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah secara langsung yang lebih merinci, tahapan – tahapan yang harus dilakukan, dan terdapat ketidaksinkronan aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan aturan turunan dibawahnya yang dibuat untuk mengatur mengenai biaya penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah. Hal ini membuat instansi yang bersangkutan dianggap telah menyalahi ketentuan yang ada oleh Inspektorat karena adanya kondisi multitafsir terkait peraturan yang kurang memadai. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan terkait kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam skala kecil di bawah 5 (lima) hektar berdasarkan peraturan yang ada dan tantangan pengadaan tanah dan ganti kerugian untuk kepentingan umum dengan metode secara langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal serta menggunakan tipologi penelitian preskriptif dengan analisis data kualitatif yang berfokus pada prsoses. Temuan hasil dari penelitian terkait adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan secara langsung dengan mengadopsi tahapan pengadaan tanah. Karena menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah pencairan guna ganti kerugian dilakukan sesuai ketentuan belanja langsung yang seharusnya. Jika terdapat aturan yang memadai, pencairan dilakukan harus berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 sebagai bentuk turunan dari peraturan pengadaan tanah. Akibat hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat teguran dari Inspektorat.

---

The rapid development of road infrastructure in Bogor Regency has increased the need for land for road widening and construction. However, this condition is not followed by the availability of rules related to the underlying land acquisition implementation guidelines. The Bogor Regency Public Works and Spatial Planning Agency, which carries out land acquisition for the public interest using the direct method, namely by means of an agreement between the two parties through the release of rights, feels the impact of the unavailability of these rules. In its implementation, the agency has encountered obstacles in the form of the absence of regulations regarding a more detailed mechanism for organizing direct land acquisition, the stages that must be carried out, and there is a lack of synchronization between the rules regarding land acquisition for the public interest with the derivative rules below which are made to regulate the costs of organizing land acquisition for the public interest sourced from the Regional Revenue Budget. This makes the agency concerned considered to have violated the existing provisions by the Inspectorate because of the conditions of multiple interpretations related to inadequate regulations. The issues raised in this research are the rules related to land acquisition activities for the public interest on a small scale under 5 (five) hectares based on existing regulations and the challenges of land acquisition and compensation for the public interest with the direct method implemented by the Public Works and Spatial Planning Agency. This research was prepared using doctrinal research methods and using prescriptive research typology with qualitative data analysis that focuses on the process. The findings of the results of related research are that land acquisition for the public interest is carried out directly by adopting the stages of land acquisition. Because it uses the regional budget, the disbursement for compensation is carried out in accordance with the provisions of direct expenditure. If there are adequate regulations, the disbursement must be based on Permendagri No. 71/2012 as a derivative form of land acquisition regulations. As a result of this, the Public Works and Spatial Planning Office received a warning from the Inspectorate.