Permasalahan sengketa pertanahan masih marak terjadi, terlebih dengan kasus sengketa pertanahan yang diakibatkan oleh kesalahan administrasi pemetaan, sengketa mengenai tumpang tindihnya suatu hak atas tanah atau biasa dikenal dengan overlapping. Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum para pemegang hak atas tanah yang secara nyata terkait dengan kasus tumpang tindihnya bukti kepemilikan yang mereka miliki serta menelaah tata cara penyelesaian sengketa atas suatu kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, tentunya sengketa pertanahan ini sangat menjadi perhatian dalam Tesis ini, kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas tanah harus bisa menjamin perlindungan hukum dan juga kepastian hukum bagi pemiliknya, Kantor Pertanahan merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di setia Kabupaten atau Kota, Kantor Pertanahan diharapkan bisa menjadi Lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tanah Tumpang Tindih atau Overlapping. Pendaftaran tanah yang sudah semakin tersistematis dengan baik ini diharapkan akan dapat menjadi pijakan para pihak yang memiliki suatu kepastian hukum atas Sertipikat Hak Atas Tanah.

---

Land dispute problems are still rampant, especially with cases of land disputes caused by mapping administrative errors, disputes regarding the overlap of land rights or commonly known as overlapping. This study analyzes the legal protection of land rights holders which is actually related to the case of overlapping evidence of ownership they have and examines the procedures for resolving disputes over a case that occurs at the Tangerang Regency Land Office, of course this land dispute is very concerned in this thesis, ownership of the Certificate of Ownership of land must be able to guarantee legal protection and also legal certainty for the owner, The Land Office is an extension of the National Land Agency which is located in the Regency or City, the Land Office is expected to be an institution that can resolve land disputes with Dual Certificates. Land registration, which has become more and more systematic, is expected to be a foothold for the parties who have legal certainty over the Land Rights Certificate.