Kasus ini mengkaji dugaan praktik pengadaan barang yang diyakini merupakan bentuk kolusi dalam revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang melibatkan perusahaan-perusahaan daerah, negara dan Pemerintah Daerah. KPPU kemudian menjadikan kasus ini sebagai isu dalam pengadilan Niaga yang diselenggarakan dalam lingkup wewenang mereka, dengan tuduhan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mahkamah Agung dalam keputusannya mengubah sanksi tersebut. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung membuat pernyataan bahwa kasus pelanggaran pengadaan berada di luar yurisdiksi Pengadilan Niaga, tempat KPPU diberi kewenangan. Mahkamah Agung menggarisbawahi peranannya dalam menjamin penerapan hukum yang tepat dan memberikan wawasan mengenai penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Putusan ini juga menunjukkan kesulitan dalam menavigasi batas yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan praktek anti persaingan usaha. Kasus ini memberikan pengingat akan pentingnya KPPU tetap memiliki ranah yang seharusnya dan limitasi sesuai dengan Undang-Undang.

---

This case examines the alleged procurement practices believed to be a form of collusion in the revitalization of Taman Ismail Marzuki involving regional, state and regional government companies. KPPU then made this case an issue in the Commercial Court held within their authority, with allegations of violation of Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Unfair Business Competition. The Supreme Court in its decision changed the sanctions, earlier decided by the Commercial and Civil court. In its decision, the Supreme Court made a statement that the procurement violation case was outside the jurisdiction of the Commercial Court, where KPPU was given authority. The Supreme Court underscores its role in ensuring proper application of the law and provides insight into the enforcement of competition law in Indonesia. The decision also demonstrates the difficulty in navigating jurisdictional boundaries in cases involving alleged anticompetitive practices. The case remind the importance of KPPU to adhered within their jurisdiction on their limitations in the Constitution.