Tulisan ini menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen jasa kapal angkutan perairan dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, dengan fokus pada kasus tenggelamnya kapal wisata KM Ali Baba di Kepulauan Seribu. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami implementasi hukum perlindungan konsumen bagi penumpang jasa kapal angkutan perairan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjamin hak-hak konsumen bagi penumpang kapal jasa kapal angkutan perairan dan juga tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan prinsip-prinsip yang ada pada perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah mengatur mengenai standar keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kekurangan, yakni kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum dari pihak yang bertanggung jawab. Adapun dalam hal terjadinya kecelakaan pada kapal yang menyebabkan kerugian pada penumpang, membuktikan adanya pelanggaran hak konsumen atas keamanan dan keselamatan oleh pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga gagal memenuhi kewajiban menjamin mutu jasanya. Dengan demikian, pelaku usaha sepatutnya dikenakan sanksi ganti rugi, administratif, dan pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terkait perlindungan konsumen bagi penumpang kapal telah diatur secara komprehensif, tetapi terdapat tantangan berupa kurangnya kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan penegakkan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar. Konsumen juga perlu diberikan edukasi lebih lanjut dan regulasi terkait kelayakan kapal pelayaran rakyat perlu dibenah.

---

This paper analyzes the legal protection for consumers of water transportation services in the event of a ship accident, focusing on the case of the KM Ali Baba tourist boat sinking in the Thousand Islands. This study employs a doctrinal research method. The main focus of the research is to understand the implementation of consumer protection laws for passengers of water transportation services in Indonesia. The research findings indicate that Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection guarantees consumers' rights for passengers of water transportation services and the responsibility of business operators concerning consumer protection principles. Law Number 17 of 2008 on Shipping also regulates safety and security standards for maritime transportation in Indonesia. However, in practice, shortcomings remain, particularly regarding the lack of supervision and legal awareness among responsible parties. In cases of ship accidents causing passenger losses, there is evidence of violations of consumers' rights to safety and security by business operators. Additionally, business operators failed to fulfill their obligations to ensure service quality. Therefore, business operators should be subject to compensation, administrative, and criminal sanctions. Overall, the study concludes that regulations regarding consumer protection for ship passengers have been comprehensively established. However, challenges remain in terms of public awareness and law enforcement. Further efforts are needed to enhance consumer protection and law enforcement against violators. Consumers also need further education, and regulations concerning the seaworthiness of local maritime transport vessels require improvement.