Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban perdata yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada seorang mantan suami (Turut Tergugat) terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya (Tergugat). Pada tulisan ini, digunakan metode penelitian doktrinal. Di Indonesia, Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun, ketentuan dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut bersifat kumulatif yang berarti keseluruhan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi untuk menyatakan suatu perbuatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Melalui Putusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 (perkara Lindenbaum vs. Cohen), cakupan dari Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia telah meluas. Pada tulisan ini, studi kasus dilakukan terhadap Putusan No. 1654 K/PDT/2022 yang merupakan perkara dengan putusan berjenjang dimulai dari tingkat pertama, tingkat banding, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan tingkat kasasi. Pada perkara ini, Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi berpendapat bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang timbul. Adapun, Turut Tergugat yang merupakan mantan suami dari Tergugat pun dihukum untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian pada Penggugat. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim, harta bersama dalam perkawinan menjadi dasar turut bertanggungjawabnya mantan suami terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh mantan istrinya.

---

This thesis analyzes the civil liability imposed by the Judges towards an Ex-Husband (Co-Fendant) for an Unlawful Act committed by his Ex-Wife (Defendant). In this thesis, the doctrinal research method is used. Provisions regarding Unlawful Acts in Indonesia are generally regulated in Article 1365 of the Civil Code. Meanwhile, the provisions of this Unlawful Act are cumulative, meaning that all elements of the Unlawul Act must be met to declare an act as an Unlawful Act. Through the Netherland's Hoge Raad's Decision in 1919 (case of Lindenbaum vs. Cohen), the scope of the Unlawful Act in Indonesia has expanded. In this thesis, a case study is conducted on Decision No. 1654 K/PDT/2022 which is a case with a tiered decision starting from the first level court, appeal level court, to obtaining permanent legal force through a cassation level of decision. In this case, the Judges from the first level court to the cassation level is of the opinion that it is true the Defendant has commited an Unlawful Act againts the Plaintiff, and because of that she can be held responsible for the lossess incurred. Meanwhile, the Co-Defendant who is the Defendant's Ex-Husband was also sentenced to joitly and severally compensate the Plaintiff for the losses. According to the legal considerations of the Panel of the Judges, joint assests in marriage are the legal basis for the co-responsibility of the Ex-Husband towards the Unlawful Act committed by his Ex-Wife.