Penelitian ini menganalisis status hukum Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 sebagai obyek utang dan status hukum Para Pihak dalam kasus kepailitan ahli waris pemegang saham PT Krama Yudha. Penelitian ini ditulis menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta yang dikeluarkan oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan utang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor. Pada kasus ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa selisih bonus yang belum dibayarkan merupakan utang yang harus diselesaikan oleh ahli waris sesuai asas saisine pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata. Namun, secara hukum kepailitan, objek dalam akta ini tidak memenuhi definisi utang sesuai Pasal 1 angka (6) UU K-PKPU, karena tidak ada kewajiban yang dapat ditagih dan pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dipersyaratkan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU. Selain itu, pemberian bonus yang berdasarkan keuntungan bersih perusahaan harus bergantung pada keputusan sah dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU PT, sehingga akta ini tidak dapat dijadikan dasar penagihan utang. Bukti lebih lanjut menunjukkan tidak adanya pemindahan hak saham kepada ahli waris sesuai Pasal 56 UU PT, sehingga klaim atas bonus ini tidak sah. Dengan demikian, Akta Perjanjian Pemberian Bonus No. 78 tidak memenuhi syarat sebagai utang yang dapat ditagih, dan klaim Para Pemohon tidak dapat diterima, sehingga status hukum Para Pihak menjadi tidak sah.

---

This study analyzes the legal status of the Bonus Agreement Deed No. 78 as an object of debt and the legal position of the parties involved in the context of the bankruptcy of the heirs of the shareholders of PT Krama Yudha. The research uses a doctrinal approach, referencing the rules in the Bankruptcy Law, the Civil Code, and related legislation. In this case, the panel of judges decided that the unpaid bonus should be considered a debt to be settled by the heirs in accordance with the principle of saisine in Article 833 paragraph (1) of the Civil Code. Furthermore, the panel of judges found that the deed acknowledged its validity due to the payment made by the heirs of the First Party in Deed No. 78. However, in the context of bankruptcy, this deed does not meet the definition of a debt under Article 1 number (6) of the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligation Law (UU K-PKPU), as there is no obligation that can be enforced and the evidence is not straightforward as required by Article 8 paragraph (4) of the UU K-PKPU. Additionally, the bonus provision based on the company's net profit should depend on a valid decision by the General Meeting of Shareholders (RUPS), in accordance with Article 71 of the Company Law (UU PT), meaning the deed cannot be used as a basis for debt collection. Further evidence shows that there was no transfer of share rights to the heirs in accordance with Article 56 of the UU PT, rendering the claim for the bonus invalid. Therefore, the Bonus Agreement Deed No. 78 cannot be considered as an enforceable debt, and the claims of the parties are legally invalid.