Penulisan ini menganalisis bagaimana pengajuan surat pengunduran diri dapat dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja serta hak-hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, khususnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemutusan hubungan kerja merupakan akhir dari hubungan kerja yang terjadi akibat suatu kondisi tertentu sehingga mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu, pemutusan hubungan kerja pertanda sebagai awal dari berakhirnya sumber penghasilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, ketika pemutusan hubungan kerja terjadi, terdapat hak-hak normatif wajib diberikan oleh pengusaha. Baik pengusaha maupun pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terkadang prosedur pemutusan hubungan kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pekerja. Pada duduk perkara yang terjadi di dalam Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, baik pekerja maupun pengusaha tidak melaksanakan prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga beberapa hak pekerja menjadi tidak terpenuhi. Dalam memutus hubungan kerja seharusnya hakim juga perlu lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak pekerja tetap terjamin.
This paper analyzes how the application of a resignation letter can be categorized as termination of employment and workers' rights when termination occurs, especially in relation to the termination of employment in the Court of Industrial Relations at Medan District Court No. 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn . The paper was written using a doctrinal research method. Termination of employment is the end of employment relationships that occurs due to certain conditions, thus ending the rights and obligations between workers and entrepreneurs. In addition, the termination of employment marks the beginning of the end of workers' income sources to meet the daily needs of life. Therefore, when the termination of employment occurs, there are normative rights that must be given by the employers. Both employers and workers can cut off employment. However, sometimes the termination procedure is not carried out in accordance with the procedures that have been regulated in the legislation. This could result in injustice for workers. In the case that occurred in verdict 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, both workers and employers didn’t carry out the termination procedure in accordance with the applicable regulations hence some workers' rights were not fulfilled. In making a decision for termination of employment, judges should also pay more attention to the applicable legal provisions so that workers' rights remain guaranteed. 
