Bekerja sebagai anak buah kapal merupakan salah satu profesi yang masuk kategori pekerjaan berisiko tinggi. Kecelakaan kerja dapat membahayakan pekerja sewaktu waktu. Jaminan sosial diberikan kepada pekerja sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja. Berbagai peristiwa dapat menimpa anak buah kapal yang mengakibatkan keberadaannya tidak diketahui dan dikategorikan hilang pada saat menjalankan kewajibannya ketika kapal berlayar. Ketidakpastian kondisi pekerja mengakibatkan ketidakjelasan terhadap hubungan kerja antara pemberi kerja dan anak buah kapal. Keadaan ini melahirkan permasalahan mengenai hak-hak yang timbul sebagai akibat dari hilangnya anak buah kapal dan pemutusan hubungan kerja yang seharusnya diterima oleh ahli waris dari anak buah kapal yang hilang. Skripsi ini membahas tanggung jawab dari pemberi kerja dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan hak dalam bentuk upah dan santunan kepada ahli waris dari anak buah kapal yang hilang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/Pdt.Sus-PHI/2024. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam kasus ini, penolakan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap klaim ahli waris anak buah kapal yang hilang atas jaminan kecelakaan kerja yang seharusnya diterima. Pemberian klaim jaminan kecelakaan kerja tidak menjadi kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan akibat kelalaian pemberi kerja dalam mendaftarkan anak buah kapal yang hilang sebagai peserta penerima upah. Kewajiban untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan dibebankan kepada pemberi kerja serta hak hak lainnya seperti upah dan santunan kematian.

---

Seafarers are one of the occupations categorized as high risk work. Work accidents could jeopardize workers anytime. Social protection is designated for employees as a form of protection towards their health and safety. There are a lot of occurrences that could strike workers resulting in their unknown whereabouts and categorized as lost while performing their obligations when the ship sails. The uncertainty of the employees’ condition results in vagueness in terms of the relationship of employee and employer. This condition raises problems regarding rights that arise as a consequence to the loss of seafarers and termination of relationships that should be received by the heirs of the lost seafarers. This thesis discusses the liability of employers and BPJS Ketenagakerjaan in providing the rights of wages and compensation to the heirs of the lost seafarers in Supreme Court Decision Number 481 K/Pdt.Sus-PHI/2024. This thesis is written with doctrinal research method and analytical descriptive approach. In this case, rejection was done by BPJS Ketenagakerjaan towards the heir of the lost seafarers claim on work accident protection that should be received. Granting the work accident protection is not the responsibility of BPJS Ketenagakerjaan due to the employers negligence on registering the lost seafarers as wage recipient workers participant. The liability of granting the work accident protection is imposed to the employers alongside other rights such as wages and compensation for death.