Dalam hubungan hukum antar subjek hukum sering kali terjadi permasalahan, salah satunya seperti keberadaan dua perjanjian yang mengatur satu objek yang sama. Pada penelitian ini akan membahas permasalahan tersebut dengan mempertanyakan terkait hukum perjanjian di Indonesia sendiri, dilanjutkan dengan membahas implikasi hukum perdata terhadap keberadaan dua perjanjian yang mengatur objek yang sama, hingga menganalisis perihal pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Dalam pembahasan skripsi ini, bentuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis dan mengartikan segala ketentuan dalam ilmu hukum, tepatnya mengenai perjanjian dengan Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Hasil penelitian menyatakan bahwa Di Indonesia mengenai hukum perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata, meskipun pengaturan tersebut merupakan buatan Kolonial Belanda, tetapi tetap berlaku untuk mengisi kekosongan hukum perdata di Indonesia. Terkait dengan implikasi hukum perdata mengenai keberadaan dua perjanjian yang mengatur objek yang sama ditemukan hasil penelitian bahwa perjanjian akan mengikat para pihak ketika memenuhi syarat sah perjanjian, kedua perjanjian tersebut mengikat para pihak karena telah memenuhi syarat sah perjanjian, para pihak untuk melakukan prestasinya dapat mengikuti perjanjian yang baru sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori, terkecuali terdapat klausul lain dalam perjanjian sebelumnya yang bersifat absolut, seperti klausul kesepakatan penyelesaian sengketa di arbitrase, apabila para pihak ragu maka dapat melakukan gugatan atau pembatalan perjanjian terhadap salah satunya. Dalam hal kedua perjanjian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda, maka kekuatan pembuktian yang kuat adalah perjanjian otentik, dikarenakan memiliki kekuatan perjanjian yang sempurna dibanding perjanjian di bawah tangan. Terakhir, mengenai pertimbangan dan penetapan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili Putusan Nomor 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst telah tepat, namun dalam argumentasi hukumnya terdapat kekeliruan karena argumentasi Majelis Hakim tidak didasarkan dengan pengaturan yang berlaku mengenai sebuah permasalahan kompetensi absolut.

---

In legal relationships between legal subjects, various issues frequently arise, one of which is the existence of two agreements governing the same object. This study explores such problems by examining contract law in Indonesia, discussing the civil law implications of dual agreements on the same object, and analyzing the judicial considerations in Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. This thesis employs a normative juridical research method by analyzing and interpreting legal principles, particularly regarding agreements, in the context of Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. The research findings indicate that in Indonesia, contract law is governed by the Civil Code (KUHPerdata). Although the Civil Code is a colonial legacy from the Dutch, it remains applicable to fill gaps in Indonesian civil law. Regarding the civil law implications of the existence of two agreements governing the same object, the findings reveal that agreements are binding upon the parties when the legal requirements for validity are met. Both agreements are enforceable since they fulfill these validity requirements. The parties are expected to perform their obligations under the newer agreement, following the principle of lex posterior derogat legi priori, unless there is an absolute clause in the earlier agreement, such as an arbitration clause for dispute resolution. In cases of doubt, the parties may file a lawsuit or annul one of the agreements. If the two agreements have different levels of evidentiary strength, an authentic agreement holds superior evidentiary value compared to a privately executed agreement, as it offers perfect legal proof. Lastly, the judicial considerations and determinations in Decision No. 664/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst were appropriate; however, the legal reasoning contained inaccuracies, as the arguments presented by the panel of judges did not fully adhere to the applicable provisions regarding absolute competence issues.