Skripsi ini mengkaji praktik diskriminasi opsi pembayaran dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam konteks pembatasan opsi pembayaran tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan yang secara eksklusif hanya dapat dibeli menggunakan JakCard. Untuk mengkaji hal tersebut, skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Praktik diskriminasi diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Perkom Nomor 3 Tahun 2011. Salah satu bentuk praktik diskriminasi yang dilarang adalah penunjukan langsung tanpa pertimbangan yang beralasan yang mana hal ini juga dapat terjadi dalam penyediaan opsi/jasa pembayaran. Bentuk perlakuan istimewa bagi Bank DKI selaku penerbit JakCard dapat diduga sebagai bentuk perlakuan istimewa berupa penunjukan langsung sehingga berpotensi menimbulkan praktik diskriminasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, skripsi ini menemukan bahwa pembatasan opsi pembayaran tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan bukan merupakan praktik diskriminasi yang dilarang berdasarkan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini disebabkan karena tindakan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlebih lagi, keberadaan opsi pembayaran lain untuk pembelian tiket secara daring turut memperluas opsi pembayaran bagi pengunjung. Namun, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut perihal penunjukan langsung Badan Usaha Milik Daerah oleh pemerintah daerah sebab hal ini secara tidak langsung turut melatarbelakangi penunjukan Bank DKI sebagai satu-satunya penyedia jasa pembayaran untuk pembelian tiket masuk on-the-spot di Taman Margasatwa Ragunan.

---

This thesis examines the discriminatory practice of payment options in competition law in Indonesia, specifically in the context of restricting on-the-spot ticket payment options at Ragunan Wildlife Park, which can only be purchased using JakCard. To examine this matter, this thesis is prepared using the doctrinal research method. Discriminatory practices are regulated in Article 19(d) of Law Number 5 of 1999 and KPPU Regulation Number 3 of 2011. One form of prohibited discriminatory practice is direct appointment without reasonable consideration, which can also occur in the provision of payment options/services. The special treatment for Bank DKI as the issuer of JakCard can be suspected as a form of special treatment in the form of direct appointment, which has the potential to create discriminatory practices prohibited under Article 19(d) of Law Number 5 of 1999. Based on the research conducted, this thesis finds that the restriction of on-the-spot ticket payment options at Ragunan Wildlife Park is not a discriminatory practice prohibited under Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999. This is because the actions of the Ragunan Wildlife Park Management Unit do not meet the elements of Article 19(d) of Law Number 5 of 1999. Moreover, the existence of other payment options for online ticket purchases also expands the payment options for visitors. However, further research is needed regarding the direct appointment of Regional-Owned Enterprises by the local government, as this issue also indirectly underlies the appointment of Bank DKI as the payment service provider at Ragunan Wildlife Park.