Masyarakat adat Kasepuhan Karang di Banten telah melalui perjuangan panjang untuk memperoleh kedaulatan atas tanah hutan yang mereka kelola secara turun-temurun. Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 membuka peluang masyarakat adat untuk mengelola dan mengembangkan hutan yang berdampak pada dinamika relasi kekuasaan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika relasi kuasa di akar rumput masyarakat adat Kasepuhan Karang pasca-Penetapan Hutan Adat, dengan menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah etnografi dengan observasi partisipatif di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 7-15 Oktober 2023. Analisis dengan teori agensi, struktur sosial, dan ekologi politik yang berorientasi pada aktor. Penelitian ini menunjukkan pasca-Penetapan Hutan Adat 2016, masyarakat adat Kasepuhan Karang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan identitas adat mereka. Identitas ini memungkinkan mereka mengelola hutan melalui berbagai proyek, seperti saung pembibitan, ekowisata meranti, dan pengelolaan kopi dengan teknologi baru. Namun, proyek-proyek tersebut menimbulkan ketegangan akibat ketidakadilan dalam distribusi peluang. Kepala Desa (Jaro) sebagai aktor utama yang memanfaatkan struktur sosial untuk mempertahankan kekuasaan dan identitas adat. Pemuda adat sebagai agensi dalam pengembangan ekonomi berbasis hutan, meskipun kekuasaan mereka dibatasi. Perempuan adat, berperan kunci dalam melestarikan ritual panen padi dan mempertahankan identitas adat menghadapi ketidakadilan karena terbatasnya akses terhadap peluang kerja dan keterlibatan kegiatan ekonomi proyek. Ekologi politik menekankan pengelolaan hutan harus mengutamakan kesetaraan dan keadilan untuk menciptakan perubahan sosial yang inklusif.

---

The Kasepuhan Karang indigenous community in Banten has undergone a long struggle to obtain sovereignty over the forest land they have managed for generations. The designation of Indigenous Forest by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016 opened opportunities for the community to manage and develop the forest, which has impacted the dynamics of power relations within it. This study aims to examine the dynamics of power relations at the grassroots level of the Kasepuhan Karang indigenous community post- Indigenous Forest designation, by exploring the changes that have occurred. The method used is ethnography with participant observation in Jagaraksa Village, Muncang Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province, from October 7–15, 2023. The analysis is conducted using the theories of agency, social structure, and political ecology, with an emphasis on power oriented toward actors. The study shows that after the 2016 Indigenous Forest designation, the Kasepuhan Karang indigenous community made various efforts to maintain their cultural identity. This identity enabled them to manage and develop the forest through various activities and projects, such as the seedling hut, Meranti ecotourism, and coffee management with new technologies. However, these projects have created tensions due to the inequities in opportunity distribution. The Village Head (Jaro) plays a central role by utilizing the social structure to maintain power and cultural identity. Indigenous youth act as agents in forest-based economic development, although their power is limited. Indigenous women play a key role in preserving rice harvest rituals and maintaining cultural identity, face injustices due to their limited access to work opportunities and involvement in the economic activities of the projects. Political ecology emphasizes that forest management should prioritize equality and justice to foster inclusive social change.