Teledermatologi merupakan inovasi teknologi yang menawarkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang kesehatan. Namun, keterbatasan klinis dan teknologi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode doktrinal yang bersifat deskriptif, penelitian ini menggunakan disiplin kedokteran, etik kedokteran, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk meneliti penegakan diagnosis melalui teledermatologi yang dilakukan melalui pemeriksaan swafoto oleh pasien. Beberapa permasalahan utama yang dirumuskan dalam skripsi ini mencakup regulasi kesehatan di Indonesia dalam mengatur penegakan diagnosis berbasis swafoto, perlindungan hukum bagi pasien terhadap keterbatasan pemeriksaan swafoto dalam teledermatologi yang berpotensi menimbulkan kesalahan diagnosis, dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dokter Sp.DVE dalam penegakan diagnosis berbasis swafoto dalam teledermatologi. Dalam praktiknya, masih sering terjadi perbedaan diagnosis antara pemeriksaan tatap muka dan melalui swafoto. Hal ini berpotensi merugikan pasien sehingga menimbulkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban hukum dokter Sp.DVE apabila kasus tersebut terjadi. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan standar yang komprehensif bagi dokter Sp.DVE dalam melakukan praktik kedokteran melalui teledermatologi.

---

Teledermatology represents a technological innovation that offers efficiency and effectiveness in the health sector. However, clinical and technological limitations remain a challenge in its implementation. This descriptive doctrinal study employs medical disciplines, medical ethics, and relevant regulations, inter alia Law Number 17 of 2023 on Health and Regulation of the Government Number 28 of 2024 to examine the establishment of diagnoses through teledermatology using patient self-portraits. Several key issues formulated in this thesis include the health regulations in Indonesia governing self-portrait-based diagnosis, legal protection for patients from potential diagnostic errors due to the limitations of self-portrait-based examinations in teledermatology, and the legal liability of dermatology and venereology specialists (Sp.DVE) in establishing self-portrait-based diagnosis. In practice, discrepancies often arise between face-to-face examinations and those conducted via self-portraits, potentially harming patients and raising questions about the legal liability of dermatologists in such cases. Based on these findings, a comprehensive standard is necessary for Sp.DVE doctors in conducting teledermatology practices.