Skripsi ini membahas analisis perlindungan merek dagang dalam konteks Hak untuk Memperbaiki (Right to Repair) di industri otomotif. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan dan pengurangan limbah elektronik, Hak untuk Memperbaiki muncul sebagai solusi untuk memberikan konsumen hak memperbaiki produk mereka tanpa batasan dari produsen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengeksplorasi interaksi antara hukum merek dagang dan Hak untuk Memperbaiki, serta tantangan hukum yang dihadapi oleh konsumen dan produsen. Fokus utama penelitian adalah pada potensi konflik antara hak merek dan hak konsumen dalam melakukan perbaikan, terutama terkait komponen bermerek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya positif dalam mengimplementasikan Hak untuk Memperbaiki, masih terdapat hambatan yang diakibatkan oleh perlindungan merek dagang yang ketat. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi agar dapat mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, sehingga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik hukum di bidang otomotif.

---

This thesis analyzes the protection of trademarks in the context of the Right to Repair in the automotive industry. In recent years, the concept of "Right to Repair" has gained global attention, particularly in response to increasing electronic waste and sustainability challenges. The Right to Repair advocates for consumers' rights to repair their products, thereby reducing environmental impact and supporting a circular economy. The adoption of Directive (EU) 2024/1799 signifies the EU's commitment to creating a legal framework that enhances consumer access to repair services and spare parts. This research employs a normative legal method to explore the interaction between trademark law and the Right to Repair, focusing on the legal implications and potential conflicts that may arise. The study reveals that while there are positive efforts in implementing the Right to Repair, significant legal challenges persist, particularly regarding trademark protection. The findings suggest that the existing trademark laws may hinder consumers' ability to repair branded components independently, leading to higher costs and fewer choices. This research aims to provide recommendations for improving regulations that integrate the Right to Repair with trademark protection principles, ultimately contributing to sustainable development goals (SDGs) within the automotive sector.