Penelitian ini membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dalam Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Thn serta bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin dalam putusan tersebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tertulis bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun, saat ini banyak terjadi kasus kehamilan di luar nikah yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum berumur 19 tahun, yang mengakibatkan timbulnya permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya. Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Thn menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin terhadap kedua calon pasangan kawin di bawah umur tersebut diterima dan hakim telah menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan pertimbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan penelitian preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh simpulan bahwa majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus mendasarkan pertimbangannya pada asas-asas yang termuat dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim dalam penetapan ini melihat adanya hubungan yang erat antara kedua Anak dan terdapat alasan mendesak berikut dengan bukti-bukti yang cukup. Berdasarkan pertimbangan yang ada, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dalam Perma ini tertulis bahwa salah satu asas yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah asas kepentingan terbaik bagi anak yang dapat diidentifikasi dengan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan surat rekomendasi dari para profesional yang telah berpengalaman, namun pada penetapan ini tidak ada barang bukti yang memperlihatkan mengenai kondisi-kondisi tersebut.

---

This study discusses and analyzes the judge's considerations and the suitability of the judge's considerations in granting marriage dispensation to minors who are pregnant out of wedlock with Supreme Court Number 5 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. The problems raised in this study are how the judge's considerations in granting marriage dispensation to minors who are pregnant out of wedlock in Decision Number 4/Pdt.P/2022/PA.Thn and how the judge's considerations in granting marriage dispensation in the decision are in accordance with Supreme Court Number 5 of 2019 and the Compilation of Islamic Law. In Law Number 16 of 2019 it is written that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years, however, currently there are many cases of pregnancy out of wedlock carried out by men and women who are not yet 19 years old, which results in the emergence of a marriage dispensation application submitted by their parents. The decision of the Tahuna Religious Court Number 4/Pdt.P/2022/PA.Thn stated that the application for marriage dispensation for the two prospective underage married couples was accepted and the judge had used the principle of the best interests of the child in providing considerations. The research method used in this study is doctrinal with prescriptive research. Based on the research conducted, it was concluded that the panel of judges in granting the application for marriage dispensation must base their considerations on the principles contained in Supreme Court Number 5 of 2019. The judge in this determination saw a close relationship between the two children and there were urgent reasons along with sufficient evidence. Based on the existing considerations, there are several things that are not in accordance with Supreme Court Number 5 of 2019. In this Perma, it is written that one of the principles that must be considered by the judge is the principle of the best interests of the child which can be identified by considering the psychological, sociological, cultural, educational, health and economic conditions of the child and parents based on recommendation letters from experienced professionals, but in this determination there is no evidence showing these conditions.