Koperasi dikenal dengan slogan “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota,” yang tercermin dalam mekanisme operasional Koperasi Simpan Pinjam (“KSP”). Mekanisme ini membatasi kegiatan penghimpunan dana hanya dari anggota dan penyaluran pinjaman kepada anggota. Namun, berbagai penyimpangan dalam praktik KSP mendorong pemerintah untuk merumuskan Pasal 44B melalui Pasal 202 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”), yang mengubah ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (“UU Perkoperasian”). Penelitian ini berfokus pada analisis pertentangan konsep dalam substansi Pasal 44B terhadap konsep dasar koperasi sebagaimana diatur dalam UU Perkoperasian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pada Pasal 44B UUP2SK bertentangan dengan konsep dasar koperasi dalam UU Perkoperasian. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi koperasi untuk melayani non-anggota dan mengadopsi mekanisme komersial, yang dikhawatirkan berpotensi menggeser fokus koperasi dari tujuan sosial dan kesejahteraan anggota menjadi orientasi pada keuntungan finansial.

---

Cooperatives are widely recognized by the slogan “from members, by members, for members,” which reflects the operational mechanism of Savings and Loan Cooperatives (“KSP”). This mechanism restricts fund collection activities solely to members and loan distribution exclusively to members. However, various irregularities in KSP practices prompted the government to introduce Article 44B through Article 202 of Law No. 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening (“P2SK Law”), which amended the provisions of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives (“Cooperatives Law”). This study analyzes the conflict between the values embodied in Article 44B and the fundamental concepts and principles of cooperatives as regulated in the Cooperatives Law. The research adopts a doctrinal legal approach with a qualitative methodology. Data were collected through literature reviews and interviews with key informants and analyzed qualitatively. The findings reveal that the regulation under Article 44B of the P2SK Law conflicts with the core values of cooperatives outlined in the Cooperatives Law. The provision allows cooperatives to serve non-members and adopt commercial mechanisms, which risks shifting their focus from social objectives and member welfare to financial gain. Such a shift contradicts the foundational spirit of cooperatives as enshrined in the Cooperatives Law.