Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) merupakan instrument baru yang diperkenalkan pada tahun 2018, yaitu instrumen penerbitan surat berharga yang dikaitkan dengan Key Performance Indikator (KPI) serta Sustainability Performance Target (SPT) yang dapat dikuantifikasi perhitungan kontribusinya bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. SLB dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan pengaturan pemenuhan komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global /National Determined Contribution (NDC) di Indonesia yang diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Perpres 98 ini merupakan mandat yang diatur dalam Paris Agreement. Dalam Perpres 98 tersebut ditentukan bahwa target pemenuhan NDC Indonesia adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29%-40% dari baseline pada tahun 2030. Penerbitan SLB yang dikaitkan dengan NDC ini menghadapi permasalahan berupa kontibusi pemenuhan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terjadi karena K/L menghadapi dilema untuk memenuhi target dalam NDC atau memenuhi mandatnya sebagai K/L teknis yang akan berdampak pada kapasitas fiksal/anggaran dari K/L tersebut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dapat membuat suatu aturan yang dapat memberikan insentif dari sisi K/L yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan aksi mitigasi perubahan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan pengaturan penerbitan SLB yang dilakukan oleh Negara Chille dan Uruguay guna memberikan perbandingan dan gambaran terkait kebijakan penerbitan SLB di Indonesia

---

Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) is a new instrument introduced in 2018, namely a securities issuance instrument linked to Key Performance Indicators (KPI) and Sustainability Performance Targets (SPT) which can be quantified in calculating their contribution to reducing greenhouse gas emissions. It is hoped that SLB can become an instrument to overcome the regulatory problem related the fulfillment of national commitments for handling global climate change / National Determined Contribution (NDC) in Indonesia as regulated in Presidential Decree 98 of 2021 concerning the Implementation of Economic Value of Carbon for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Controlling Emissions Greenhouse Gases in National Development. The Presidential Decree 98 is a mandate regulated in the Paris Agreement. The Presidential Decree 98 is determined that the target for fulfilling Indonesia's NDC is to reduce greenhouse gas emissions by 29% -40% from the baseline in 2030. The issuance of the SLB which is linked to the NDC having the problems related the contribution to the fulfillment of mitigation actions and adaptation to environmental changes carried out by the Ministry. /Institution (K/L). The K/L having problems to meet the targets in the NDC or fulfilling the mandate as a technical K/L which impact or affected the fiscal/budget capacity of the K/L. This situation, require the government to make regulations that can provide incentives to the K/L that can contribute to fulfilling environmental change mitigation actions. Apart from that, this research will also compare the SLB issuance arrangements carried out by Chile and Uruguay in order to provide a comparison and overview regarding the SLB issuance policy in Indonesia