Analisis perkembangan asas dan platform partai politik serta konsistensinya dalam materi muatan undang-undang (Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sangat penting demi menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana asas dan platform partai politik tercermin dalam kebijakan legislasi yang dihasilkan. Keputusan legislatif seringkali lebih dipengaruhi oleh dinamika koalisi politik dan kepentingan pragmatis dibandingkan prinsip ideologis partai. Selain itu, proses pembentukan undang-undang yang minim partisipasi publik dan kurang transparan, berdampak pada berkurangnya legitimasi undang-undang yang dihasilkan oleh konstituen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, perkembangan asas dan platform partai politik terus mengalami perkembangan seiring bergulirnya dinamika politik dan ideologi politik di dunia. Kedua, terdapat inkonsistensi antara asas dan platform partai politik dengan hasil legislasi. Data menunjukkan bahwa dalam materi muatan UU Cipta Kerja dan Ibu Kota Negara, banyak partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis daripada konsistensi ideologi. Namun, dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mayoritas partai berhasil mencerminkan nilai platform ideologis mereka. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan asas dan platform partai lebih konsisten dalam proses legislasi. Oleh karena itu, disarankan perlunya penguatan dan konsistensi asas dan platform partai politik dalam proses legislasi melalui perubahan undang-undang partai politik dengan menambahkan sistem pertanggungjawaban partai melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian, diharapkan dibuatnya coalition agreement yang terpublikasi untuk memberikan gambaran arah kebijakan yang jelas.

---

Analysis of the development of the principles and platforms of political parties and their consistency in the content material of laws (the Job Creation Law, the National Capital City Law, and the Sexual Violence Crime Law) is important in order to maintain national stability. This research explores the extent to which the principles and platforms of political parties are reflected in the resulting legislative policies. Legislative decisions are often more influenced by political coalition dynamics and pragmatic interests than party ideological principles. In addition, the law-making process, which lacks public participation and transparency, has an impact on reducing the legitimacy of the laws produced by constituents. This research uses a doctrinal research method with a qualitative approach. The findings of this research show that: first, the development of the principles and platforms of political parties continues to evolve along with the dynamics of politics and political ideology in the world. Second, there are inconsistencies between the principles and platforms of political parties and the results of legislation. The data shows that in the content material of the Job Creation and National Capital City Laws, many parties are more influenced by pragmatic interests than ideological consistency. However, in the Sexual Violence Crime Law, the majority of parties managed to reflect the values of their ideological platforms. This suggests the need for stronger mechanisms to ensure that party principles and platforms are more consistent in the legislative process. Therefore, it is recommended that the principles and platforms of political parties be strengthened and consistent in the legislative process through changes to the political party law by adding a party accountability system through increased transparency and accountability. Then, it is hoped that a published coalition agreement will be made to provide a clear picture of policy direction.