Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi status tanah sebagai objek jaminan utang piutang dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/Pdt.G/2022/PN PTK yang mengabulkan gugatan kreditur terkait peralihan hak atas tanah tanpa kehadiran debitur. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis status hukum tanah sebagai jaminan utang piutang serta mengevaluasi dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan eksplanatoris, yang berfokus pada analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sebagai objek jaminan utang piutang dalam perkara ini bukan merupakan Hak Tanggungan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu tidak dilanjutkannya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan. Dengan demikian, status tanah hanya sebagai jaminan umum sesuai Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Kesimpulannya, pertimbangan hakim dalam putusan ini keliru karena menggunakan Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai dasar pertimbangan, padahal Hak Tanggungan belum lahir pada objek tersebut.

---

The issues addressed in this study include the legal status of land as an object of debt security and the judicial considerations in Pontianak District Court Decision No. 94/Pdt.G/2022/PN PTK, which granted the creditor's claim regarding the transfer of land rights in the absence of the debtor. The purpose of the research is to analyze the legal status of land as a security for debt and to evaluate the judicial considerations in the said decision. The method used is doctrinal legal research with an explanatory approach, focusing on the analysis of judicial decisions. The findings reveal that the land as an object of debt security in this case does not constitute a mortgage (Hak Tanggungan) because it fails to meet the requirements of Article 15 of the Mortgage Law, specifically the absence of a follow-up to the Power of Attorney to Create a Mortgage (SKMHT) with the execution of a Deed of Mortgage (APHT) and its registration at the Land Office. Consequently, the land is classified only as general security under Articles 1131 and 1132 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). In conclusion, the court's judicial considerations in this decision were flawed, as the Mortgage Law was applied as the basis of consideration, despite the fact that no valid mortgage had been established on the object.