Penulisan ini menganalisis rekonstruksi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhadap pencegahan tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini membahas mengenai teori good governance di Indonesia serta regulasi yang diatur di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian membahas pencegahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan membahas mengenai upaya hukum terjadinya tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah berupa reformasi birokrasi dan digitalisasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, penataan peraturan dan tata kelola, dan upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah masih menghadapi beberapa kekurangan seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas, budaya korupsi yang masih mengakar, lemahnya sistem pengawasan, dan kekurangan lainnya yang berakibat masih marak terjadinya maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai rekonstruksi terbaik untuk mencegah tindakan maldministrasi dan didukung dengan solusi lain yang baru dikaitkan dengan perkembangan zaman sehingga dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu para pihak pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal sehingga mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.

---

This paper analyzes the reconstruction of good governance efforts to prevent maladministration that results in corruption. This paper discusses the theory of good governance in Indonesia and regulations regulated in Indonesia such as in Law Number 30 of 2014 and other laws and regulations, then discusses the prevention of maladministration carried out by the government, and discusses legal efforts for maladministration that results in corruption. That in this study the author focuses on legal efforts that have been made by the government in the form of bureaucratic reform and digitalization, strengthening the government's internal supervisory apparatus, structuring regulations and governance, and other efforts that have been made by the government still face several shortcomings such as weak transparency and accountability, a culture of corruption that is still deep-rooted, a weak supervisory system, and other shortcomings that result in the still widespread occurrence of maladministration that results in corruption and the author also focuses on discussing the best reconstruction to prevent maladministration and is supported by other new solutions that are related to developments in the era so that they can be more optimal. Based on the research results, the author suggests that government parties need to increase transparency and accountability and strengthen internal and external supervision to reduce loopholes for abuse of authority.