Penerapan kebijakan berbasis tempat melalui penetapan status daerah tertinggal menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Meskipun telah diterapkan sejak tahun 2005, masih terdapat kesenjangan penyampaian pelayanan publik khususnya pada aspek infrastruktur dasar. Penelitian ini menguji dampak dari penetapan status daerah tertinggal terhadap peningkatan akses kebutuhan dasar rumah tangga yakni air bersih, listrik, dan sanitasi aman. Dengan menggunakan metode terbaru heterogeneity-robust difference-in-differences terhadap data panel tahun 2001-2022, efek kausal perbedaan dampak sebelum dan setelah adanya kebijakan dapat diukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tertinggal berdampak signifikan dalam meningkatkan akses listrik rumah tangga. Meskipun demikian, kebijakan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan akses air bersih dan sanitasi aman di daerah tertinggal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan ini karena dua variabel yang seharusnya dapat dikendalikan lebih leluasa oleh pemerintah daerah masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi aksesibilitas wilayah menjadi faktor perantara yang berperan dalam peningkatan penyampaian pelayanan publik di daerah tertinggal ini. Penetapan status daerah tertinggal dapat berdampak pada peningakatan akses jalan yang selanjutnya berkorelasi dengan peningkatan penerimaan pelayanan publik, khususnya pada akses listrik rumah tangga.

---

The implementation of place-based policy through the stipulation of lagging region status is one of the government's efforts to reduce development disparities between regions. Although it has been implemented since 2005, there are still disparities in public service delivery, particularly in the aspect of basic infrastructure. This study examines the impact of lagging region status stipulation on increasing households’ access to basic needs, specifically clean water, electricity, and safe sanitation. By employing the latest heterogeneity-robust difference-in-differences method on panel data from 2001-2022, the causal effect of the difference in impact before and after the policy can be measured. The results show that the stipulation of lagging region status has a significant impact on increasing households’ access to electricity. However, the policy has not yet produced a significant impact on improving access to clean water and safe sanitation in lagging regions. This indicates that the role of local governments in implementing this policy has not been optimal, as two variables that should be more easily controlled by local governments have not yet shown significant results. Regional accessibility also plays an important role in improving public service delivery in these lagging regions. Stipulating a region as "lagging" can lead to improved road access, which in turn is correlated with increased public service delivery, especially in households’ access to electricity.