BMT PSU Malang sebagai salah satu Lembaga keuangan mikro yang merupakan badan hukum menghadapi banyak masalah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi BMT PSU Malang adalah pengelolaan manajemen yang tidak sistematis, adanya sumber daya manusia yang tidak profesional, produk yang tidak memiliki inovasi, tidak memaksimalkan peran digital di dalamnya, banyaknya nasabah yang tidak produktif, pengelolaan manajemen produk yang menyimpang, kendala modal dan manajemen keuangan yang tidak dapat dilaksanakan di lapangan, dan adanya kredit macet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah Atas Hutang Tak Terbayar pada Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridus sociolegal research. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data skunder dan Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi dengan sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan nasabah, pengurus, dan donatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT PSU Malang menyelesaikan pembiayaan tak terbayar dengan cara musyawarah melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) konsultasi ke Dinas Sosial kota Malang, (2) Rapat dengan beberapa pihak yaitu: korban, karyawan, pengurus, komponen masyarakat, dan MT PSU Malang, (3) Mendata aset-aset koperasi BMT-PSU barang bergerak dan barang tidak bergerak, (4) Menarik/menagih kreditur yang mempunyai pinjaman di Koperasi BMT-PSU, (5) mencairkan dana bagi nasabah sebesar 10% berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah, dan (6) pengurus baru membubarkan koperasi BMT-PSU, setelah membayar para nasabah sebagai korban

---

BMT PSU Malang, as one of the microfinance institutions a legal entity, faces many problems. The problems faced by BMT PSU Malang are unsystematic management, unprofessional human resources, products that do not have innovation, do not maximize the role of digital in them, many unproductive customers, deviant product management, capital constraints and financial management that can not be implemented in the field, and bad debts. This study aims to analyze the resolution of disputes through deliberation over the unpaid Baitul Maal Wa Tamwil Perdana Surya Utama Malang debt viewed from the perspective of Islamic law. This study is a descriptive-analytical study with a sociolegal research juridical approach. The types of data in this study include secondary data and data collection tools using interview techniques and documentation techniques with primary data sources sourced from the results of interviews with customers, administrators, and donors. The results of the study show that BMT PSU Malang resolved unpaid financing through deliberation through the following steps: (1) consultation with the Malang City Social Service, (2) Meetings with several parties, namely: victims, employees, administrators, community components, and MT PSU Malang, (3) Recording the assets of the BMT-PSU cooperative, movable and immovable goods, (4) Collecting/collecting creditors who have loans at the BMT-PSU Cooperative, (5) disbursing funds for customers of 10% based on the results of the agreement in the deliberation, and (6) the new administrators disbanding the BMT-PSU cooperative, after paying the customers as victims.