Penelitian ini bertujuan menganalisis pola inkrementalisme dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan TKDN pada industri PLTS di Indonesia tahun 2012-2024. Konsep negara pluralis menjelaskan kondisi terkini terkait pemetaan kepentingan dan interaksi antara lima aktor yang terlibat dalam pemberlakuan kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, pabrikan modul surya lokal, perusahaan pengembang proyek PLTS, dan investor atau lembaga pendonor. Konsep ini juga menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk negara pluralis dapat membentuk pola kebijakan inkremental. Teori kebijakan publik inkremental secara terpisah mengidentifikasi dan menganalisis motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkrementalisme pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Konsep negara pluralis digunakan untuk analisis kondisi awal keragaman dan dinamika interaksi kepentingan antaraktor, sedangkan teori kebijakan publik inkremental digunakan untuk menganalisis motivasi politik serta teknokratik pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah Indonesia memiliki bentuk negara yang pluralis; kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia merupakan praktik kebijakan yang dilaksanakan secara inkremental; adanya motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkremental pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia; dan bentuk negara pluralis memengaruhi pembentukan pola inkrementalisme pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia.

---

This study aims to analyze the incrementalism pattern in the formulation and implementation process of the Local Content Requirement (TKDN) policy in the Solar Power Plant (PLTS) industry in Indonesia from 2012-2024. The concept of a pluralist state explains the current conditions related to the mapping of interests and interactions among five actors involved in the implementation of the TKDN policy in the PLTS industry in Indonesia, namely the Ministry of Industry (Kementerian Perindustrian), the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), solar module manufacturers, PLTS project developers, and investors or donor institutions. This concept also further explains how the form of a pluralist state can shape incremental policy patterns. The theory of incremental public policy separately identifies and analyzes the political and technocratic motivations behind the emergence of incrementalism in the TKDN policy for the PLTS industry in Indonesia. The concept of a pluralist state is used to analyze the initial conditions of interest diversity and interaction dynamics among actors, while the theory of incremental public policy is used to analyze the political and technocratic motivations behind the TKDN policy in the PLTS industry. The findings of this study show that Indonesia exhibits characteristics of a pluralist state; the TKDN policy in the PLTS industry represents an incremental policy practice; political and technocratic motivations underlie the formation of incremental patterns in the TKDN public policy; and the pluralist state structure influences the development of incrementalism in the TKDN public policy in the PLTS industry.