Penelitian ini menganalisis implementasi kolaborasi dalam strategi follow the money oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Badan Narkotika Nasional (BNN). Studi ini menyoroti paradoks peningkatan kasus narkotika versus peningkatan penyitaan aset, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam efektivitas strategi berbasis keuangan. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia Direktorat TPPU BNN dan luasnya wilayah Indonesia, kolaborasi antarlembaga menjadi sebuah keniscayaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dari wawancara dengan penyidik dan analis TPPU BNN dianalisis menggunakan teori Multi-Agency Anti-Crime Partnership dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi memegang peranan sangat dominan dalam kemitraan yang dijalankan. Koordinasi terkuat terjadi dalam Kemitraan Informatif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara proaktif menyediakan data intelijen keuangan. Koordinasi juga menonjol dalam Kemitraan Operasional dengan Polri dan Kejaksaan, Kemitraan Regulatif dengan OJK, dan Kemitraan Kapasitas melalui pelatihan bersama. Kepemimpinan Direktorat TPPU BNN berperan sentral dalam mengorkestrasi koordinasi ini. Peningkatan nilai aset sitaan mencerminkan keberhasilan koordinasi, namun tantangan peredaran narkotika juga dipengaruhi faktor makro lainnya.

---

This research analyzes collaboration in the "follow the money" strategy by the National Narcotics Board's (BNN) Directorate of Money Laundering Crimes (TPPU). The study highlights a paradox of rising narcotics cases versus increasing asset seizures, indicating a gap in the financial-based strategy's effectiveness. Given the BNN TPPU Directorate's limited human resources and Indonesia's vast territory, inter-agency collaboration is a necessity. Using a descriptive qualitative approach, data from interviews with BNN TPPU investigators and analysts were analyzed via the Multi-Agency Anti-Crime Partnership theory and SWOT analysis. Findings show coordination plays a dominant role in the partnerships. The strongest coordination occurs in the Informative Partnership with the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), which proactively provides financial intelligence. Coordination is also prominent in Operational Partnerships with the National Police (Polri) and the Attorney General's Office (Kejaksaan), a Regulatory Partnership with the OJK, and a Capacity Partnership through joint training. The BNN TPPU Directorate's leadership is central to orchestrating this coordination. Increased seized asset value reflects coordination success, yet the challenge of narcotics trafficking is also influenced by other macro factors.