Pertumbuhan hotel yang terjadi di Kota Kediri pada tahun 2021–2024 mengalami pertumbuhan yang positif namun, peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan realisasi pendapatan dari sektor hotel yang sinergis. Berdasarkan data Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri terjadi defisit target capaian penerimaan pada 2023 tercatat pada angka 4,51 % dan pada tahun 2024 yang hanya mengalami surplus 0,68 %; walaupun terjadi peningkatan realisasi pendapatan sektor pajak perhotelan, persentase selisih antara target dan realisasi dalam tiga tahun terakhir masih fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan dalam rangka meningkatkan kontribusi pada sektor pariwisata serta kendala yang dialami dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPKAD Kota Kediri telah menerbitkan aplikasi E-STPD sejak tahun 2020 sebagai bentuk digitalisasi laporan pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kegiatan intensifikasi mencakup memperkuat proses pemungutan pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan basis penerimaan PBJT atas jasa perhotelan. Penerapan sistem self-assessment pada praktik pemungutan PBJT rentan terhadap penyalahgunaan karena wajib pajak dapat melaporkan omzet di bawah realisasi sebenarnya, dan masih terdapat banyak hotel yang belum memasang tapping box. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan efektivitas optimalisasi perlu dilakukan perluasan penggunaan integrasi tapping box terhadap pengusaha hotel, penguatan identifikasi wajib pajak dan verifikasi data, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pemeriksaan dan penegakan hukum, serta penyempurnaan proses administrasi.

---

The growth of hotels in Kediri City during 2021–2024 has been positive; however, this expansion has not been matched by synergistic revenue performance in the hotel sector. According to data from the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD) of Kediri City, the hotel tax revenue target in 2023 fell short by 4.51%, while in 2024 it achieved only a modest surplus of 0.68% against its target. Although nominal tax receipts increased, the percentage gap between targets and realizations remained volatile over the past three years. This study aims to analyze the optimization efforts undertaken by the Kediri City government in levying Certain Goods and Services Tax (PBJT) for hotel services in order to enhance its contribution to the tourism sector, as well as to identify implementation challenges. Employing a post-positivist paradigm with a qualitative approach, the research finds that BPPKAD Kediri has, since 2020, implemented the E-STPD application, referencing Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between Central and Regional Governments, to digitalize tax reporting. Intensification measures include strengthening tax collection processes, enhancing revenue capacity through improved planning, increasing administrative efficiency, and bolstering oversight and law enforcement. Extensification has been pursued by expanding the PBJT tax base for hotel services. The self-assessment system remains vulnerable to abuse, as taxpayers may underreport actual turnover, and many hotels have yet to install transaction-recording tapping boxes. Therefore, to increase optimization effectiveness, it is recommended to extend tapping-box integration to all hotel operators, strengthen taxpayer identification and data verification, improve human resource quality, reinforce audit and enforcement functions, and streamline administrative procedures.