Perkembangan pemotongan dan pemungutan PPh 21 melalui kebijakan Tarif Efektif Rata Rata (TER) dilakukan dalam rangka untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21. Akan tetapi dalam penerapannya, kebijakan ini menimbulkan adanya beban kepatuhan baru bagi pemotong pajak. Permasalahan ini merupakan bentuk konsekuensi dari implementasi withholding tax system, dimana sistem ini menggeser biaya pengumpulan pajak kepada pemotong pajak. Mengingat pemotong pajak telah membantu memudahkan tugas pemerintah, ketiadaan kompensasi bagi pemotong pajak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi kebijakan withholding tax secara global, khususnya dalam hal kompensasi bagi tax withholder serta menganalisis implikasi compliance cost yang dihadapi pemotong pajak atas diterapkannya kebijakan TER PPh 21. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi literatur menggunakan Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa withholding tax menjadi instrumen kunci yang secara luas diandalkan oleh banyak negara untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, menyederhanakan proses pemungutan pajak, serta mengurangi potensi penghindaran pajak. Namun demikian, sistem ini menimbulkan pertanyaan etis dan kebijakan publik mengenai keadilan dalam pelaksanaan withholding tax, terlebih jika tidak disertai dengan bentuk kompensasi atau imbalan yang layak. Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sejumlah negara telah menerapkan kebijakan pemberian kompensasi pajak kepada pemotong pajak dengan bentuk kompensasi yang paling umum dijumpai adalah tax credit. Namun, literatur yang secara khusus membahas kebijakan ini masih terbatas, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Selanjutnya, penerapan kebijakan TER PPh 21 memiliki implikasi langsung terhadap meningkatnya compliance cost yang harus ditanggung oleh pemotong pajak. Potensi LB yang signifikan dan faktor lainnya menambah compliance cost dari sisi direct money cost, time cost, dan psychological cost.

---

The development of withholding and collection of Income Tax Article 21 through the Average Effective Rate (TER) policy aims to simplify the calculation of Article 21. However, in practice, this policy has introduced new compliance burdens for tax withholder. This issue is a consequence of implementing the withholding tax system, which shifts the tax collection costs to the tax withholder. Considering that tax withholders assist the government in facilitating tax administration, the absence of adequate compensation for them is a concern that needs to be addressed. This study aims to explore withholding tax policies globally, particularly regarding compensation for tax withholder, and to analyze the compliance cost implications faced by tax withholders due to the implementation of the TER policy. The research employs a qualitative approach with data collection techniques consisting of field studies and a literature review using a Systematic Literature Review (SLR) method. The results indicate that withholding tax is a key instrument widely relied upon by many countries to improve tax compliance and revenue collection, simplify tax collection processes, and reduce tax avoidance potential. Nevertheless, this system raises ethical and public policy questions about fairness in withholding tax implementation, especially when not accompanied by appropriate compensation or incentives. Based on the results of the literature review, it was found that several countries have implemented tax compensation policies for tax withholder, with tax credit being the most commonly adopted form. However, literature that specifically discusses this policy remains limited, particularly in the context of developing countries such as Indonesia. The implementation of the TER policy directly increases the compliance costs borne by tax withholder. Significant potential of overpaid and other factors add to the compliance costs in terms of direct monetary costs, time costs, and psychological costs.