Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Liquefied Natural Gas (LNG) dalam kerangka mendukung ketahanan energi nasional. LNG merupakan energi transisi yang lebih bersih dan strategis dalam upaya dekarbonisasi dan penguatan pasokan energi domestik. Namun, kebijakan PPN yang tidak konsisten, termasuk pencabutan pembebasan PPN berdasarkan PMK No. 252/PMK.011/2012, menimbulkan ketidakpastian hukum dan beban fiskal tambahan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), khususnya dalam skema Production Sharing Contract (PSC). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara mendalam, serta analisis peraturan perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ketidaksinkronan regulasi antar institusi fiskal dan sektoral memperburuk iklim investasi di sektor LNG. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan kebijakan PPN yang terintegrasi dan selaras dengan tujuan transisi energi nasional guna mendorong efisiensi, kepastian hukum, dan keberlanjutan sektor LNG.

---

This study evaluates the Value Added Tax (VAT) policy on the delivery of Liquefied Natural Gas (LNG) in the framework of strengthening national energy security. LNG serves as a cleaner and strategic transitional energy in decarbonization efforts and the reinforcement of domestic energy supply. However, inconsistencies in VAT policy, including the revocation of the exemption under Minister of Finance Regulation No. 252/PMK.011/2012, have created legal uncertainty and additional fiscal burdens for Production Sharing Contract (PSC) Contractors. This research adopts a qualitative case study approach through in-depth interviews and regulatory analysis. The findings reveal that misalignment between fiscal and sectoral institutions exacerbates investment uncertainty in the LNG sector. The study recommends the formulation of an integrated VAT policy aligned with national energy transition goals to promote efficiency, legal certainty, and sustainability in the LNG industry.