Perubahan  kebijakan terkait dengan perubahan status barang kebutuhan pokok yang sebelumnya bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) menjadi BKP strategis yang mendapat pembabasan PPN dalam UU HPP menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan meskipun tidak terdapat pemungutan PPN, perubahan ini mengharuskan pelaku usaha barang kebutuhan pokok perlu memenuhi kewajiban adminitratif perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menerbitkan faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN, sehingga disinyalir dapat memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tantangan serta biaya perpajakan yang timbul dari kebijakan ini menggunakan teori biaya perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menambah beban kepatuhan yang signifikan bagi pelaku usaha akibat kompleksitas administrasi dan kurangnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, terdapat celah dispute dalam mengklasifikasikan barang kebutuhan pokok yang dibebaskan PPN akibat Code yang belum tercantum di peraturan. Di lain sisi, kebijakan ini menunjukkan biaya administratif yang efisien bagi pemerintah karena manfaat yang diterima DJP dari kebijakan ini lebih besar daripada biaya administrasi yang dikeluarkan. Lebih lanjut, kebijakan ini masih menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan pelaku usaha yang belum memiliki sumber daya yang memadai maupun pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, direkomendasikan agar DJP meningkatkan pendampingan kepada pelaku usaha terkait kewajiban PPN, rutin memperbarui daftar varian barang kebutuhan pokok sesuai dinamika pasar serta menerbitkan petunjuk teknis terkait perlakuan PPN atas barang kebutuhan pokok yang dengan yang HS Code yang belum tercantum dalam PP, dan mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan.

---

The policy change regarding the reclassification of essential goods, which were previously not classified as Taxable Goods (BKP), into strategic BKP that are exempt from VAT under the Harmonization of Tax Regulations Law (UU HPP), has sparked both support and criticism among the public. Although VAT is not imposed, this change requires businesses dealing in essential goods to fulfill various tax administrative obligations, such as registering as Taxable Entrepreneurs (PKP), issuing tax invoices, and filing periodic VAT returns (SPT Masa PPN), which is considered burdensome by some. Therefore, this study aims to analyze the implications, challenges, and tax-related costs arising from this policy using the theory of the cost of taxation. This research adopts a post-positivist approach and utilizes data collection methods such as literature review and in-depth interviews. The results of the study indicate that this policy significantly increases the compliance burden for businesses due to administrative complexity and a lack of understanding of tax obligations. Moreover, the study identifies a potential for dispute arising from ambiguity in the classification of VAT-exempt essential goods, particularly when HS Codes are unclear or inconsistent. Conversely, the policy demonstrates administrative efficiency for the government, as the benefits received by the Directorate General of Taxes (DJP) outweigh the administrative costs incurred. Nonetheless challenges persist, including the lack of preparedness among businesses, insufficient resources, and the suboptimal performance of the tax administration system. Accordingly, this study recommends that DJP intensify taxpayer assistance, regularly update the list of essential goods to keep up with market changes, issue technical guidelines on the VAT treatment of goods not explicitly listed in government regulations, and optimize the tax administration system.