Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. PPN merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan perubahan. Oeh karena itu, dilakukan perluasan basis pajak PPN dengan melakukan refocusing barang dan/atau jasa yang dikenakan pengecualian PPN. Salah satunya, yaitu barang kebutuhan pokok. Akan tetapi, barang kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga pemerintah untuk memenuhi asas keadilan dan keberpihakan memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Perubahan tersebut berdampak pada sisi kewajiban administrasi pajaknya. Untuk itu, penelitian ini berusaha meninjau kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dari segi asas ease of administratio dan melihat implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok menunjukkan adanya pertimbangan asas certainty dan asas convenience. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi PKP yaitu mengeluarkan beban untuk menerbitkan faktur, tetapi PKP menjadi adaptif dalam kewajiban administrasi. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi pemerintah, timbul potential loss dan adanya basis data untuk evaluasi terkait jenis barang kebutuhan pokok.

---

The Law Number 7 of 2021 is a tax reform that has been changed the tax laws in Indonesia, including Value Added Tax. The government expanded the VAT tax base by refocusing the exempt goods and services, and one of them is basic foods. Basic foods are needed by many people, so in order to fulfill the justice by government, they provide VAT-exemption facilities for basic foods. The change has an impact on the tax administration obligations. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT-exemption policy on basic foods has considered one of the following principles of ease of administration. The research was conducted using a qualitative approach and the data were collected by in-depth interviews and literature studies. The result of the study indicated that the policy has considered the principles of certainty and the principles of convenience. Also, the implication of this policy is that there is a burden for Taxable Persons to issuing tax invoices, but on the positive side they became more adaptable. While the implication for the state is there is a potential loss but creates a database for evaluation.