Keterlibatan Indonesia dalam promosi hak asasi manusia (HAM) di forum PBB mengalami intensifikasi pasca-reformasi, namun sering kali suara Indonesia terhadap resolusi-resolusi bersifat ambivalen. Perilaku Indonesia ini menimbulkan pertanyaan mengenai pola pemberian suara dan kepentingan Indonesia dalam pengelolaan isu-isu HAM melalui PBB. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka konsep pola voting Pascoe dan Bae (2020) yang memproposisikan tiga faktor sebagai pembentuk suara negara dalam voting, yakni afinitas, kalkulasi terhadap konsekuensi pemberian suara, serta sosialisasi nilai dalam kebijakan luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif regresi dan wawancara mendalam untuk melihat hubungan ketiga faktor tersebut dengan 1.084 suara yang telah diberikan Indonesia di Majelis Umum dan Dewan HAM PBB sejak awal keanggotaannya di Dewan HAM saat Indonesia dipimpin oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (2006–24). Hasil olah statistik terhadap sebaran suara Indonesia mengungkap bahwa afinitas Indonesia terhadap negara berkembang serta perubahan pendekatan kebijakan luar negeri (KLN) di era presiden SBY dan Widodo secara aktif membentuk perilaku suara Indonesia. Analisis lebih lanjut terhadap temuan kuantitatif ini menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan untuk mereposisi rezim pengelolaan isu HAM internasional yang dianggap terpolitisasi dan timpang terhadap negara-negara berkembang. Sementara itu, secara statistik, performa domestik Indonesia tidak secara signifikan memengaruhi suara Indonesia di PBB. Temuan yang tidak konsisten dengan proposisi Pascoe dan Bae diinvestigasi melalui wawancara dan studi dokumen yang mengungkap bahwa Indonesia tetap memperhitungkan konsekuensi dari pilihan suaranya dalam voting di PBB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola suara Indonesia bersifat dinamis karena dibentuk oleh interaksi afinitas terhadap negara berkembang, kalkulasi konsekuensi dari performa domestik Indonesia, dan pendekatan KLN kedua presiden. Pengaruh ketiga faktor ini memperlihatkan bahwa Indonesia memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara mandiri. Hal ini konsisten dengan prinsip “bebas-aktif” yang diperjuangkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini berkontribusi terhadap kajian perilaku Indonesia di PBB dan terhadap studi kebijakan luar negeri Indonesia.

---

Indonesia's engagement in the promotion of human rights (HR) within the United Nations (UN) system intensified post-reformasi. However, its voting behavior on human rights resolutions often remains ambivalent. This ambiguity raises questions about the patterns which shape Indonesia’s voting behavior and the country’s interests in managing human rights issues through the UN. To address these questions, this study adopts the conceptual framework of voting patterns proposed by Pascoe and Bae (2020), which identifies three key factors shaping state voting behaviors: affinity, consequence-based calculation, and socialization of values in foreign policy. Using quantitative regression analysis and indepth interviews, this study examines the influence of these three factors on a total of 1,084 votes cast by Indonesia in the UN General Assembly (UNGA) and the Human Rights Council (UNHRC) from the start of its membership in the UNHRC under Presidents Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo (2006–2024). The statistical analysis reveals that Indonesia’s affinity with developing countries, as well as shifts in foreign policy orientation under Presidents SBY and Widodo, significantly shape Indonesia’s voting behavior. Further analysis of the quantitative findings suggests that Indonesia seeks to reposition the international human rights regime, which it perceives as politicized and biased against developing countries. Meanwhile, Indonesia’s domestic human rights performance does not appear to exert a statistically significant influence on its voting behavior. This finding, which diverges from the propositions of Pascoe and Bae, is further explored through interviews and document analysis, which indicate that Indonesia does, in fact, consider the consequences of its voting choices in UN forums. The study concludes that Indonesia’s voting pattern is dynamic, shaped by the interaction of its affinity with developing countries, strategic calculations tied to its domestic performance, and the foreign policy approaches of its two most recent presidents. The influence of these three factors highlights Indonesia’s independent pursuit of national interests, consistent with the country’s long-standing “free and active” foreign policy principle. As such, this research contributes to the literature on Indonesia’s behavior in the UN and to broader studies of its foreign policy.