Kebijakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan bentuk implementasi dari Presumptive Tax, sebuah metode penghitungan penghasilan neto berdasarkan asumsi. Klasifikasi wilayah dan tarif NPPN masih mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015, yang belum diperbarui dengan kondisi perekonomian daerah terkini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Tujuan penelitian ini adalah menguraikan dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kelompok wilayah NPPN, serta meninjau kesesuaian wilayah NPPN dengan kondisi perekonomian terkini berdasarkan indikator kebijakannya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan paradigma konstruktivisme. Teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan pemerintah membagi wilayah NPPN adalah untuk memenuhi asas keadilan dengan memperhatikan perbedaan kondisi ekonomi antardaerah yang memengaruhi kemampuan wajib pajak. Pengelompokan wilayah NPPN saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi perekonomian terkini. Perubahan signifikan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan biaya hidup terjadi di beberapa daerah, sedangkan pembagian wilayah dalam regulasi terakhir belum diperbarui sejak ditetapkan. Oleh karena itu, pengelompokan wilayah NPPN perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian ulang agar kebijakan ini tetap relevan dan memenuhi prinsip keadilan.

---

Deemed Net Income (DNI) Policy is an implementation of the Presumptive Tax, a method of calculating net income based on assumptions. The classification of DNI region and rates still refers to the Director General of Taxes Number PER-17/PJ/2015, which has not been updated with the current regional economic conditions, potentially causing injustice to Individual Taxpayers. The purpose of this research is to describe the government's considerations in determining DNI regional groups, as well as to review the alignment of DNI regions with current economic conditions based on policy indicators. The research was conducted using a qualitative approach with a constructivist paradigm and data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results indicate that the government's basis for dividing DNI areas is to fulfill the principle of justice by considering differences in economic conditions between regions that affect taxpayers' ability. Significant changes in Gross Regional Domestic Product (GRDP) and cost of living have occurred in several regions, while the division of areas in the latest regulation has not been updated since it was enacted. Therefore, the grouping of DNI areas needs to be evaluated and readjusted so that this policy remains relevant and adheres to the principle of fairness.