Dengan meningkatnya komitmen internasional terhadap penanggulangan krisis iklim dan pengurangan emisi karbon, perdagangan karbon muncul sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai target penurunan emisi. Berbeda dengan beberapa negara di dunia yang telah menetapkan skema perpajakan atas perdagangan karbon, Indonesia masih berada pada tahap pengembangan awal dan membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif, khususnya dalam aspek perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang muncul atas kegiatan perdagangan karbon di Indonesia, serta membandingkan kebijakan goods and service tax (GST) atas perdagangan unit karbon di Australia dan Selandia Baru yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan, literatur, data sekunder, benchmarking, serta melalui studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan PPN atas perdagangan karbon di Indonesia masih menjadi perdebatan karena belum adanya perangkat regulasi yang mengatur sifat hukum unit karbon dalam konteks perpajakan. Saat ini, pembahasan kebijakan PPN atas perdagangan karbon hanya sebatas pemetaan awal yang didasarkan atas interpretasi regulasi yang sudah diterbitkan. Kebijakan PPN ke depannya akan bergantung pada bagaimana ketentuan perpajakan mengatur sifat hukum unit karbon. Di sisi lain, tingkat partisipasi pelaku pasar menjadi tantangan utama dalam perkembangan pasar karbon Indonesia. Pengalaman Australia dan Selandia Baru dalam menetapkan kebijakan GST atas perdagangan karbon dapat memberikan gambaran kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia.

---

In response to the growing international commitment to address climate crisis and reduce carbon emissions, carbon trading has emerged as a key instrument for achieving emission reduction targets. While several countries have established clear tax regulations for carbon trading activities, Indonesia is still in the early stages of developing regulations and requires enhanced legal certainty, particularly in the area of taxation. This study aims to analyze the aspects of Value Added Tax (VAT) that arise from carbon trading activities in Indonesia and to compare the Goods and Service Tax (GST) policies related to carbon trading in Australia and New Zealand that can be adopted in Indonesia. This research uses a qualitative explorative approach, while data collection was conducted through literature review, secondary data analysis, and field studies. The results show that the VAT treatment of carbon trading in Indonesia remains a subject of debate due to the absence of legal provisions defining the legal status of carbon units within the tax framework. Currently, discussions on VAT policy for carbon trading are limited to preliminary mapping based on interpretations of existing regulations. The formulation of future VAT policies will depend on how tax laws define the legal status of carbon units. Furthermore, market participation remains a major challenge in the development of Indonesia’s carbon market. The experiences of Australia and New Zealand in implementing GST policies for carbon trading offer insights for the development of effective tax policy in Indonesia.