Sekarang ini kita diperhadapkan oleh perkembangan globalisasi yang kian berkembang khususnya pada era globalisasi. Perkembangan ini membawa dampak bagi perdagangan ekonomi yang kian melesat sehingga menghapus batas negara. Salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dari segi perdagangan internasional adalah maraknya pembukaan platform e-commerce. Platform ini memberikan akses bagi seluruh masyarakat untuk melakukan pembelian lintas negara. Hal ini secara otomatis menimbulkan kerugian bagi para pebisnis lokal oleh karenanya barang kiriman yang terus memasuki pasar dalam negeri. Barang – barang tersebut dirasa terlalu murah sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli barang yang berasal dari luar negeri. Murah nya harga ini salah satunya dapat disebabkan oleh karena adanya faktor under-invoicing yang dilakukan oleh pihak importir yang sengaja menurunkan harganya untuk dapat menarik konsumen. Kasus ini tidak lepas dari perhatian DJBC untuk dapat mencegah adanya praktik under-invoicing ini. Oleh karenanya dicanangkanlah kebijakan Skema kemitraan yang menciptakan transparansi bagi proses perdagangan lintas negara. Dari kasus tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaiman implementasi skema kemitraan dilakukan untuk dapat mencegah praktik under-invoicing dengan menggunakan toeri collaborative governance sebagai basis pemikiran. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif serta paradigma post-positivist dengan teknikk pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar dari terbentuknya kebijakan ini ialah karena semakin maraknya praktik undervalue yang dilakukan secara sengaja oleh pihak importir dan PPMSE. Pada saat persiapan pembentukan skema kemitraan disusun, dari segi pemberian aspirasi dan pendapat baik PPMSE dan DJBC dapat melakukaannya dengan baik. DJBC yang memegang peran ganda sebagai pemimpin dalam proses kolaborasi ini juga sudah melakukan perannya dengan baik. Akan tetapi, kebijakan Skema kemitraan sampai dengan sekarang mengalami perhambatan oleh karena dikeluarkannya Permendag 31/2023 yang mengakibatkan PPMSE Luar Negeri memilih untuk menutup akses pengiriman barangnya ke wilayah Pabean. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan ini belum dapat dilihat sebagai solusi dalam mencegah praktik under-invoicing.

---

Currently, we are facing the ever-growing development of globalization, particularly in the modern era. This development has significantly impacted economic trade, accelerating it to the point of erasing national borders. One notable consequence of technological advancement in international trade is the rapid rise of e-commerce platforms. These platforms provide public access to make cross-border purchases, which automatically poses challenges for local businesses due to the continuous influx of imported goods into the domestic market. These imported goods are often perceived as being priced too cheaply, making consumers more inclined to purchase foreign products. One factor contributing to these low prices is under-invoicing, wherein importers deliberately lower the declared value of goods to attract customers. This issue has not gone unnoticed by the Directorate General of Customs and Excise (DJBC), which seeks to prevent under-invoicing practices. As a response, the government introduced a partnership scheme policy aimed at fostering transparency in cross-border trade processes. This study aims to examine how the implementation of this partnership scheme can prevent under- invoicing practices, using the theory of collaborative governance as a conceptual framework. A qualitative approach was employed in this study, within a post- positivist paradigm, utilizing data collection techniques such as literature reviews and field studies.The findings indicate that the primary reason for formulating this policy was the increasing prevalence of intentional undervaluation by importers and PPMSEs. During the preparation stage of the partnership scheme, both DJBC and PPMSEs were able to express their views and aspirations effectively. DJBC, holding a dual role as both regulator and leader in this collaborative process, has fulfilled its responsibilities well. However, the implementation of the partnership scheme has faced obstacles, particularly with the issuance of Ministry of Trade Regulation No. 31/2023, which prompted foreign PPMSEs to halt the delivery of goods to customs areas in Indonesia. Therefore, this policy cannot yet be considered a successful solution to prevent under-invoicing practices.