Sebagai negara dengan sistem presidensial, Indonesia memiliki presiden yang berhak untuk melakukan restrukturisasi pada kabinet. Terpilihnya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia mengakibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dibubarkan pada Kabinet Merah Putih sehingga arsip Kemenko Marves harus diselamatkan. Agar penyelamatan arsip berjalan secara prosedural, lembaga kearsipan yakni Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) membina sekaligus membuat pedoman penyelamatan arsip secara nasional yakni Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara, serta analisis data melalui penetapan data, pengumpulan data, pereduksian data, dan pembentukan rangkaian data-data tersebut menjadi model eksplanatif (penjelasan proses dari masing-masing kegiatan penyelamatan arsip) yang bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip Kemenko Marves menurut sudut pandang tiga lembaga yakni Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), ANRI, dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut dalam penyelamatan arsip pascapembubaran Kemenko Marves hanya terlaksana secara parsial pada tahap verifikasi dan peraturan itu sendiri tidak mengatur aspek yang ada dalam penyelamatan arsip, seperti pihak yang membuat surat pembentukan tim penyelamatan arsip.

---

Indonesia’s presidential system grants the president authority to restructure the cabinet. Following his election, President Prabowo Subianto dissolved the Coordinating Ministry for Maritime and Investment Affairs (Kemenko Marves), requiring the proper acquisition of its official records as part of the national archival heritage. The National Archives of Indonesia (ANRI), as the national archival authority, is mandated to oversee this process through regulations such as the Head of National Archives of Indonesia Regulation Number 46 of 2015 about Acquisition of Records from Merged or Dissolved State Institutions and Regional Governments. As a result, this can be researched with qualitative approach using document analysis, observation, and interviews, was conducted to examine the implementation of this regulation in the Kemenko Marves case from the perspectives of ANRI, the Coordinating Ministry for Infrastructure and Regional Development (Kemenko IPK), and the Coordinating Ministry for Food Affairs (Kemenko Pangan). The findings showed that implementation was only partially carried out, particularly at the verification stage, and the regulation itself lacks clarity on essential aspects, such as which stakeholders are responsible for issuing the decree to form the records acquisition team. This regulatory gap poses challenges to the coordinated and systematic preservation of state records during institutional changes.