Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pemusnahan arsip kepegawaian di Perumda Pasar Jaya serta mengevaluasi kesesuaian proses pemusnahan arsip dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan kepala ANRI No.37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Latar belakang penelitian ini adalah terdapat kendala dalam proses pemusnahan arsip kepegawaian di Perumda Pasar Jaya yang berakibat pada meningkatnya volume arsip yang tidak tertata dengan baik. Selain itu, tahun ini juga merupakan tahun pertama Perumda Pasar Jaya akan melakukan pemusnahan arsip. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemusnahan arsip di Perumda Pasar Jaya. Pada tahap penyusutan arsip kepegawaian belum berpedoman pada JRA yang ada, karena divisi HRD dan GA belum memahami bagaimana prosedur penyusutan dan pemusnahan arsip. Pada tahap pembentukan panitia penilai arsip belum melibatkan pimpinan pengolah arsip sebagai anggotanya dan juga belum adanya anggaran untuk pemusnahan arsip. Pada tahap penyeleksian arsip terdapat kendala tidak tepatnya pembentukan tim penilai arsip, waktu dan biaya operasional. Pada tahap penilaian arsip terdapat kendala yang disebabkan kurang tepatnya pembentukan tim penilai arsip, sehingga menyebabkan penilaian arsip kurang berjalan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan pemusnahan arsip, terdapat kendala yaitu belum adanya alat pencacah arsip.

---

This research seeks to examine the various challenges encountered in the process of personnel archive destruction at Perumda Pasar Jaya and to assess whether the procedures align with relevant legal frameworks. These include Law No. 43 of 2009 on Archives, Government Regulation No. 28 of 2012 implementing the aforementioned law, and the Head of ANRI Regulation No. 37 of 2016 on Guidelines for Archives Reduction. The study is motivated by the presence of significant barriers in the destruction process of personnel records, which has led to an accumulation of disorganized archives. Moreover, this marks the first year that Perumda Pasar Jaya is conducting archive destruction, making the evaluation particularly relevant. Findings from the study reveal several critical obstacles. During the personnel archive reduction phase, the process has not followed the existing Archive Retention Schedule (JRA), primarily because the HRD and General Affairs divisions lack sufficient understanding of reduction and destruction procedures. When establishing the archive appraisal committee, the archive processing head was excluded from participation, and no specific budget allocation was provided for archive destruction activities. Additional issues emerged during the selection of archives, such as an improperly formed appraisal team, time constraints, and limited operational funds. The assessment phase also suffered due to the same team formation issues, resulting in a poorly executed archive evaluation. Finally, during the actual destruction stage, the lack of an archive shredder presented a major operational hurdle.