Penelitian ini membahas konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa di Indonesia, dengan fokus pada kelalaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi layanan Pinjaman Online, serta bagaimana hal tersebut diuji dalam Putusan Kasasi Nomor 1206 K/Pdt/2024. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa secara yuridis termasuk dalam yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menilai gugatan berada dalam ranah Peradilan Umum karena bersifat abstrak dan bersumber dari gugatan citizen lawsuit. Selain itu, meskipun OJK dianggap lalai oleh Mahkamah Agung, penelitian ini menemukan bahwa OJK telah menjalankan kewajiban hukumnya berdasarkan regulasi yang berlaku dan tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, secara normatif, OJK tidak dapat dikategorikan melakukan Onrechtmatige Overheidsdaad baik secara formil maupun materiil.

---

This study examines the concept of Unlawful Acts by the Government in Indonesia, focusing on the alleged negligence of the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising online loan services, and how this issue was addressed in Supreme Court Decision No. 1206K/Pdt/2024. The research employs a doctrinal legal method with a statutory and case law approach. The findings reveal that although Unlawful Acts by the Government are normatively under the jurisdiction of the Administrative Court, the Supreme Court in this case ruled that the lawsuit falls within the jurisdiction of the General Court, as it concerns an abstract legal claim arising from a citizen lawsuit. Furthermore, while the Supreme Court considered OJK to have been negligent, this study finds that OJK had fulfilled its legal obligations under the prevailing regulations and did not meet the elements of an unlawful act as defined in Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Therefore, normatively, OJK cannot be deemed to have committed an Onrechtmatige Overheidsdaad, either formally or materially.